“Pengurangan penggunaan energi yang masih berbasis pada impor yaitu dalam jangka waktu yang pendek, menengah, sehingga bukan hanya energy security bisa ditingkatkan, tetapi juga cost dari energi juga bisa lebih rendah dan juga bagaimana pergeseran dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan,” kata Darmawan.
Ditemui usai RDP, Direktur Manejemen Pembangkit PLN Rizal Calvary Marimbo menyatakan program dedieselisasi tersebut bakal dilakukan untuk jangka waktu panjang, yakni mencapai 5–10 tahun.
Dia menyatakan bakal segera menyusun peta jalan dedieselisasi yang memuat besaran penurunan penggunaan PLTD setiap tahunnya hingga strategi penerapan program tersebut.
Rizal turut menegaskan program dedieselisasi tersebut bakal menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik milik perseroan.
“Insya Allah mungkin roadmap-nya itu bisa sampai mulai sekarang, sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan,” ujar Rizal kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).
Adapun, Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada lagi PLTD, sehingga akan menutup 13 PLTD milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Oleh karenanya, Prabowo memutuskan akan menjalankan program elektrifikasi 100 Gigawatt yang diharapkan bisa dicapai dalam dua tahun.
Dengan penutupan 13 PLTD tersebut, dia mengklaim akan bisa menghemat langsung 20% impor bahan bakar minyak (BBM).
"Dengan kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah di PLN, kita akan menghemat 200.000 barel sehari. Kita masih perlu impor sekarang ini satu juta barel sehari. Dengan kita tutup PLTD, kita menghemat langsung 20%," ujar Prabowo dalam peresmian Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap berencana merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025-2034, sebab pemerintah tengah mempercepat dedieselisasi hingga membangun PLTS.
Bahlil mengungkap keputusan tersebut diwacanakan usai Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) transisi energi. Satgas tersebut bakal mempercepat penggunaan energi alternatif, termasuk panas bumi.
"Mungkin pas hari raya ini sudah bisa action, dan pertama yang kita akan selesaikan adalah [mengganti pembangkit] diesel-diesel akan kita selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geotermal," kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Jumat (13/3/2026).
"Dan saya juga akan berencana untuk mengubah RUPTL," ungkap Bahlil.
Bahlil menyatakan lokasi PLTS tersebut bakal tersebar di berbagai wilayah, utamanya di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Menurut Bahlil, percepatan penggunaan energi bersih terbarukan (EBT) tersebut menjadi penting di tengah kondisi meroketnya harga minyak dunia dan potensi ketatnya pasokan migas dari pasar global.
"Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan seperti ini," tegas dia.
(azr/ros)
