Di samping itu, Indonesia kata Moshe juga perlu melakukan studi banding dengan negara-negara lain yang dinilai berhasil dalam menarik minat investasi migas seperti Malaysia dan Vietnam.
"Kalau kita lihat, Malaysia lebih sukses dari Indonesia. Vietnam juga, walaupun cadangannya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia. Mereka juga cukup sukses untuk menarik investasi. Indonesia harus bisa melihat itu di satu sisi," jelasnya.
Sebagai catatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan 10 blok migas potensial pada awal tahun ini. Blok-blok migas tersebut baru saja selesai melalui tahap studi mendalam.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan 10 blok migas potensial tersebut merupakan bagian dari 110 area potensi yang telah dipetakan oleh Kementerian ESDM dan telah selesai dilakukan studi oleh Badan Geologi dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).
“Studi tersebut merupakan bagian dari peran aktif Pemerintah melalui Badan Geologi dan Lemigas untuk meningkatkan kualitas data migas agar calon investor migas lebih tertarik utamanya dalam eksplorasi migas,” kata Laode melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/3/2026).
Lebih lanjut, Laode menyatakan Ditjen Migas mengundang para calon investor yang tertarik menggarap area potensial tersebut untuk menyampaikan minatnya melalui dua metode; penawaran langsung melalui studi bersama atau lelang reguler.
Laode menjelaskan proposal penawaran langsung maupun lelang reguler untuk 10 area tersebut dapat disampaikan kepada Ditjen Migas mulai 1 April 2026 dan paling lambat 10 April 2026.
“Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, kami memberikan kemudahan dan membuka peluang kepada calon investor, perusahaan migas yang memiliki kapabilitas untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia,” ungkap Laode.
Dia menambahkan, Kementerian ESDM turut berkomitmen menciptakan iklim investasi hulu migas yang atraktif melalui berbagai kebijakan fiskal baru.
Antara lain, skema bagi hasil atau split sebesar 50:50, kontrak migas yang fleksibel yakni dapat memiliki cost recovery atau gross split, serta adanya insentif hulu migas untuk optimalisasi produksi dan pembebasan indirect tax pada masa eksplorasi.
“Pemerintah saat ini makin terbuka dan aktif turun langsung dalam fasilitasi percepatan perizinan dan birokrasi lintas instansi. Pemerintah juga melakukan eksplorasi langsung dengan pembiayaan APBN [termasuk seismik], untuk mengurangi risiko eksplorasi dan mendorong investasi,” ujar Laode.
(prc/wdh)
