Bagaimanapun, Ishak menilai kebijakan pengalihan dari industri ke konsumsi tersebut cukup rasional sebagai upaya sementara menjaga stabilitas sosial dan mencegah kelangkaan LPG di masyarakat.
Akan tetapi, dia memandang kebijakan tersebut timbul gegara akar masalah industri LPG Indonesia tidak kunjung dibenahi. Dia menyatakan hal tersebut menjadi salah satu konsekuensi ketergantungan Indonesia pada impor LPG dan rendahnya produksi domestik.
“Meskipun akar masalahnya adalah ketergantungan yang tinggi pada impor dan rendahnya produksi dan kapasitas kilang domestik, serta lambatnya pembangunan infrastruktur jaringan gas kota dan industri,” tegas Ishak.
Dihubungi secara terpisah, praktisi senior industri migas Hadi Ismoyo memprediksi volume LPG industri yang dialihkan untuk konsumsi masyarakat umum mencapai 400.000 ton.
Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) tersebut memperkirakan kebutuhan LPG industri berada di sekitar 5% dari total kebutuhan nasional sebesar 8,7 juta ton.
Jika total kebutuhan LPG nasional berada di angka 8,7 juta ton, lanjutnya, besaran LPG industri yang bakal dialihkan untuk konsumsi masyarakat berada di angka 400.000 ton.
“LPG untuk industri hanya sekitar 5% dari kebutuhan nasional 8,7 juta ton per tahun. [Total LPG untuk industri yang bisa dialihkan] sekitar 0.4 juta ton,” kata Hadi, Jumat (10/4/2026).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginstruksikan kilang LPG swasta untuk mengalihkan penjualan LPG industri menjadi dijual ke PT Pertamina Patra Niaga (PPN).
Nantinya, LPG yang dijual ke PPN tersebut bakal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM untuk memitigasi penyediaan pasokan LPG.
“Kami juga menginstruksikan kepada kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran kepada Pertamina Patra Niaga yang tadinya produksinya dijual kepada industri, tetapi kami memberikan prioritas, usulan prioritas kepada kilang-kilang LPG swasta untuk diberikan produksinya penawaran pertama kepada Pertamina Patra Niaga yang LPG-nya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” kata Sekretaris Ditjen Migas Rizwi Jilanisaf Hisjam, dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI.
Dalam bahan paparan yang ditayangkan, dijelaskan bahwa kebutuhan LPG sepanjang Januari—Februari 2026 mencapai 26.000 metrik ton per hari.
Secara keseluruhan, sepanjang periode tersebut kebutuhan LPG mencapai 1,56 juta metrik ton. Dari besaran itu, sekitar 1,31 juta ton atau 83,97% pasokan LPG didapatkan dari impor dan produksi dalam negeri hanya sebesar 130.000 metrik ton.
Berdasarkan negaranya, impor LPG yang dilakukan Indonesia sampai 1 April 2026 mayoritas didatangan dari Amerika Serikat (AS), dengan porsi sebesar 68,91% dari total impor.
Posisi kedua, ditempati oleh Uni Emirat Arab (UEA) dengan porsi impor sebesar 11,83% dari total impor. Berikutnya, merupakan Arab Saudi dengan total impor sebesar 7,36% dari total impor.
Keempat, Qatar dengan porsi impor 5,21% dari total impor. Lalu, Australia dengan porsi impor 3,81% dari total impor. Selanjutnya, 2,61% impor LPG didatangkan dari Kuwait.
Sementara sepanjang 2025, total kebutuhan LPG mencapai 9,27 juta ton. Dari besaran itu, impor LPG dilakukan sebesar 7,47 juta ton atau mencapai 80,58%. Sementara sisanya, sekitar 1,9 juta ton berasal dari produksi domestik.
Dengan begitu, kebutuhan LPG Indonesia sepanjang 2025 mencapai 25.000 metrik ton per hari.
Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia sempat mengalami kendala LPG, tetapi kondisi tersebut diklaim sudah berhasil diatasi sejak 4 April 2026.
Bahlil menjelaskan saat ini stok LPG nasional sudah berada di atas 10 hari. Dia juga menyatakan sejumlah kargo LPG tambahan bakal segera tiba di RI dalam waktu dekat.
Stok LPG Indonesia yang disebut berada di sekitar 10 hari masih dibawah batas minimum nasional yang ditetapkan sebesar 11,4 hari.
(azr/wdh)
