Bagaimanapun, kata dia, ketika sinergi fiskal dan moneter berjalan beriringan maka pertumbuhan ekonomi di atas 6% akan mudah dicapai.
“Kalau saya bisa jalankan mesin fiskal dan mesin moneter yang menggerakan swasta, tumbuh 6% harusnya tidak terlalu sulit di atas buku ya. Tapi di lapangan kan kita perlu dorongan-dorongan seperti yang lain-lain supaya lebih cepat lagi. Tapi yang jelas, mesin-mesin itu sudah kita hidupkan. Jadi hampir pasti kita tidak menuju resesi apalagi krisis,” ujarnya.
Di sisi lain, Purbaya juga berkelakar ketika ekonomi tidak tumbuh 6% tahun ini, kemungkinan masyarakat akan meminta dirinya mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Hal itu disampaikan Purbaya saat menyampaikan sambutan usai melantik Robert Leonard Marbun menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan baru.
“Saya janji ke orang-orang, ke masyarakat, pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%, kalau akhir tahun tidak tercapai, saya dimarahin sama masyarakat. Mungkin disuruh mundur,” ungkap dia.
“Tapi kalau sebelum saya mundur, saya akan pecat pak Febrio dulu, [..] baru saya terakhir. Sehingga pendeknya, tantangan kita berat, waktu kita tidak banyak, kita harus bereskan, lebih rapi lagi organisasi kita,sehingga dampaknya ke perekonomian semakin signifikan.”
Tidak Hanya Mengandalkan Fiskal
Purbaya menyampaikan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah, pihaknya tidak hanya mengandalkan fiskal saja. Kementerian Keuangan bakal menggalakkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) hingga Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
“Ada Geo Dipa juga, kita galakkan ke depan. Bahkan PT SMI saya suruh hitung, kalau bikin sekolah terintegrasi gimana, biayanya seperti apa, bisa enggak kita bikin, mendahului Ristekdikti. Jadi kita sudah punya modal seperti itu, kalau kepepet,” imbuhnya.
Jangan Mengandalkan Konsumsi
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi berpandangan pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh faktor konsumsi justru akan menjadi alarm jangka panjang lantaran tidak diimbangi dengan investasi produktif dan industrialisasi.
“Maka ekonomi akan terjebak dalam low growth trap. Konsumsi yang tinggi tanpa peningkatan pendapatan riil hanya akan mendorong inflasi terselubung dan memperlebar ketimpangan,” kata Badiul saat dihubungi, Kamis (26/3/2026).
Badiul menilai kondisi tersebut bukan sinyal penguatan struktural, melainkan siklus rutin tahunan. Artinya, fondasi pertumbuhan ekonomi belum benar-benar bergeser ke sektor produktif bernilai tambah yang tinggi.
Dalam konteks kondisi saat ini, yang perlu diuji bukan sekadar besarnya konsumsi, melainkan kualitas konsumsi yang berasal dari peningkatan kesejahteraan atau justru dari pembiayaan utang rumah tangga.
Menurutnya, langkah strategis pemerintah ke depan tidak bisa lagi bertumpu pada stimulus jangka pendek karena pemerintah penting untuk mendorong reindustrialisasi berbasis hilirisasi yang lebih dalam, bukan sekadar ekspor bahan setengah jadi.
Kemudian reformasi produktivitas tenaga kerja, melalui pendidikan vokasi yang relevan dan peningkatan kualitas SDM. Perluasan basis investasi produktif, terutama di sektor manufaktur dan ekonomi berbasis teknologi.
Badiul juga menilai pemerintah perlu memperbaiki kualitas belanja negara agar lebih berdampak pada penciptaan nilai tambah dan bukan sekadar konsumsi. Serta penguatan daya beli berbasis pendapatan riil dan bukan bantuan sosial semata.
“Tanpa pergeseran ini, PDB Indonesia mungkin tetap tumbuh secara angka, tetapi tidak cukup kuat untuk menopang lompatan ekonomi jangka panjang. Tantangan utamanya bukan lagi bagaimana tumbuh, tetapi bagaimana tumbuh secara berkualitas dan berkeadilan,” jelas dia.
(ell)
