Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih mengkaji wacana kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk karyawan swasta. 

Menurutnya, kebijakan WFH belum tentu berlaku untuk semua pihak. Ia menegaskan jika kebijakan kerja dari rumah tersebut berpotensi hanya diterapkan untuk kantor pemerintahan, bukan untuk sektor-sektor yang tidak memungkinkan.

“Swastanya makanya tadi itu belum tentu berlaku untuk semua, kemungkinan untuk masalah WFH kita berlakukan untuk kantor pemerintahan bukan untuk sektor-sektor, apalagi sektor pelayanan publik, itulah makanya kita butuh waktu untuk kita godok dahulu,” ujar Prasetyo kepada awak media, Sabtu (21/3/2026). 

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan jika wacana ini tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Menurutnya, banyak sektor riil yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik. Misalnya, manufaktur, logistik, dan perdagangan. 

“Begitupun ada sektor-sektor yang mungkin lebih fleksibel untuk menerapkan bekerja dari rumah atau work from home [WFH], seperti misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif,” ujar Shinta saat dihubungi, Jumat (20/3/2026).