Riset tersebut mengungkapkan kekurangan pasokan sulfur dapat menunda ambisi Indonesia menjadi pusat baterai mobil listrik atau atau electric vehicle (EV) global.
Alasannya, utilisasi smelter HPAL bisa turun menjadi sekitar 70% dan akan turun lebih jauh jika kekurangan pasokan lebih dalam.
Adapun, Indonesia memiliki lebih dari 10 smelter HPAL jumbo yang menyumbang lebih dari 60% pangsa global. Dalam kaitan itu, Indonesia mengimpor sekitar 1,76 juta ton sulfur dari Arab Saudi dan 930.500 ton dari Qatar.
“Negara ini memiliki lebih dari 10 proyek HPAL besar yang menyumbang lebih dari 60% pangsa global. Namun, tingkat pemanfaatan (utilisasi) turun menjadi sekitar 70% dan akan turun lebih jauh jika kekurangan pasokan makin parah,” tulis Bloomberg Intelligence dalam risetnya, dikutip Rabu (18/3/2026).
2. Harga Bijih Nikel Naik Lebih Besar dari Produk Olahan
Bloomberg Intelligence memprediksi harga bijih nikel bakal mengalami kenaikan harga lebih besar dibandingkan dengan nikel olahan di tengah pasokan bijih yang lebih terbatas dari Indonesia.
Sementara itu, harga sulfur dilaporkan telah naik 10% sepanjang tahun ini menjadi 4.100 yuan per ton di tengah risiko gangguan pasokan dari Selat Hormuz, yang berpotensi menekan margin smelter.
3. Biaya Produksi Naik, Produksi Tertahan
Bloomberg Intelligence memandang kenaikan harga sulfur bakal berdampak serius terhadap industri smelter nikel HPAL Indonesia, sebab komoditas tersebut menyumbang sekitar 55% dari total biaya pemrosesan smelter hidrometalurgi.
Kenaikan harga sulfur sebesar 10% diprediksi mendorong biaya produksi smelter HPAL sebesar 5%. Kondisi tersebut diprediksi menekan sekitar 19% produksi nikel olahan Indonesia atau sekitar 370.000–400.000 ton jika dihitung berdasarkan realisasi produksi 2025.
Sementara itu, smelter pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) diprediksi tak begitu terpengaruh kenaikan harga sulfur tersebut.
Akan tetapi, harga bijih nikel yang lebih tinggi diprediksi masih mungkin terjadi karena pembatasan kuota produksi nikel dan hal ini dinilai bakal turut menekan margin smelter RKEF.
“Baik smelter HPAL maupun NPI kemungkinan besar akan menghadapi tekanan margin,” ungkap Bloomberg Intelligence.
4. Smelter Jepang Lebih Terlindungi
Smelter nikel di Jepang seperti Sumitomo Metal Mining diprediksi tak terlalu terpapar guncangan pasokan sulfur dari Timur Tengah, meskipun negara ini memproduksi nikel kelas 1 atau battery grade.
Bloomberg Intelligence mencatat Sumitomo Metal Mining memulihkan gas asam sulfat dari pemrosesan konsentrat tembaga yang kemudian digunakan kembali di smelter HPAL perseroan di Filipina, sehingga mengurangi ketergantungan impor sulfur.
“Meskipun produsen Indonesia menghadapi penyusutan margin yang dipicu oleh sulfur, smelter Jepang memiliki biaya input yang lebih stabil karena pengadaan suflur yang terintegrasi,” tulis Bloomberg Intelligence.
Meskipun begitu, harga bijih nikel Indonesia tetap menjadi faktor biaya utama bagi smelter Jepang. Bloomberg Intelligence mencatat, Sumitomo berencana memperluas produksi nikel olahan untuk baterai EV menjadi 100.000 ton pada tahun fiskal 2030, dari 94.000 ton pada 2024.
5. Penambang Nikel RI Tertekan Kebijakan Pemerintah
Bloomberg Intelligence menilai penambang nikel di Indonesia menghadapi tekanan yang kian besar di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong perluasan hilirisasi.
Selain kewajiban memperluas kegiatan pengolahan, margin perusahaan juga tertekan oleh pajak penjualan sebesar 12% yang mulai berlaku pada 2025 serta kenaikan upah minimum di sejumlah wilayah tambang utama.
Upah bulanan di sentra nikel Sulawesi Selatan dan Maluku Utara tercatat naik masing-masing sekitar 7,2% dan 3%.
“Para penambang nikel Indonesia menghadapi tekanan yang makin besar dari kebijakan yang mendorong mereka untuk memperluas operasi hilir seperti pemurnian,” tulis Bloomberg Intelligence.
Di sisi lain, pemerintah mengubah mekanisme persetujuan RKAB dari sebelumnya setiap tiga tahun menjadi per satu tahun dan diharapkan dapat menstabilkan harga.
Akan tetapi, aturan devisa hasil ekspor (DHE) juga diperketat sejak Maret 2025, yakni eksportir diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspor di dalam negeri selama satu tahun, meningkat dari sebelumnya 30% selama tiga bulan.
Kebijakan terbaru yang berlaku sejak Januari juga membatasi penempatan dana tersebut hanya di bank milik negara.
Aturan ini berpotensi meningkatkan cadangan devisa nasional, tetapi menimbulkan risiko keterbatasan likuiditas serta meningkatkan biaya pembiayaan bagi perusahaan tambang.
6. Kebijakan Hilirisasi RI Ciptakan Persaingan Global
Bloomberg Intelligence juga menyoroti pengetatan penerbitan izin usaha smelter antara atau intermediate baru dan kebijakan aturan kenaikan royalti di Indonesia.
Lembaga itu menilai pemerintah Indonesia ingin mendorong investasi ke smelter yang lebih hilir dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok ekosistem EV global.
Pada saat yang sama, sejumlah negara produsen nikel lain mulai menyesuaikan kebijakan mereka untuk menjaga daya saing industri.
Filipina, memutuskan tetap mempertahankan perannya sebagai eksportir utama bijih nikel dengan membatalkan rencana larangan ekspor pada pertengahan 2025 serta menerapkan skema royalti berbasis margin sebesar 1%—5% guna melindungi penambang.
Sementara itu, Australia sempat menawarkan potongan royalti sementara sebesar 50% pada Maret 2024 hingga Juni 2025 dan menetapkan tarif 5%—7,5% untuk bijih serta 2%—5% untuk produk olahan.
Akan tetapi, harga nikel yang lemah tetap mendorong perusahaan tambang besar seperti BHP Group menghentikan sebagian operasinya.
Di sisi lain, Brasil cenderung berhati-hati dengan mempertahankan tarif royalti sekitar 2%—5% untuk bijih dan 1%—3% untuk nikel olahan.
(azr/wdh)
