Mitigasi Disoal
Lebih lanjut, Ishak memandang kebijakan yang disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memitigasi dampak pengetatan pasokan dan melonjaknya harga minyak dunia masih sebatas respons reaktif.
Sejumlah langkah yang disiapkan kementerian ESDM, a.l. peningkatan kapasitas storage minyak mentah, efisiensi anggaran, dan akselerasi peningkatan bauran BBM nabati.
Dia menyebut pembangunan storage minyak mentah merupakan proyek jangka menengah–panjang yang tak bisa selesai cepat sehingga diprediksi tidak bisa mengatasi krisis yang berlangsung saat ini.
Untuk efisiensi pos anggaran, Ishak menilai hal tersebut justru memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak memiliki penyangga fiskal yang kuat untuk subsidi energi.
Adapun, percepatan peningkatan bauran BBM nabati seperti program biodiesel B50 dan bensin etanol 20% (E20) merupakan program strategis namun bersifat jangka panjang dan substitusi terhadap BBM fosilnya tidak dapat instan karena infrastruktur serta bahan bakunya terbatas.
“Langkah yang disebutkan Kementerian ESDM seperti peningkatan storage crude, pos anggaran cadangan, dan akselerasi BBM nabati memang terkesan reaktif, padahal kebijakan-kebijakan [tersebut[ merupakan langkah strategis yang semestinya sudah dieksekusi sejak Indonesia menjadi net importer,” tegas Ishak.
Sekadar informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk mengkerek campuran fatty acid methyl ester (FAME) dalam BBM jenis diesel menjadi 60% atau memandatorikan biodiesel B60.
Hal itu dilakukan guna memitigasi dampak rambatan dari kenaikan harga minyak dan potensi pengetatan pasokan dari Timur Tengah.
Bahlil menyatakan saat ini pemerintah masih menguji coba biodiesel B50 dan diharapkan rampung pada semester II-2026.
Akan tetapi, Bahlil menilai dengan potensi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang dimiliki Indonesia, bisa saja campuran FAME dalam diesel tersebut dikerek naik menjadi B60.
“Kita B50 sekarang masih dalam uji coba. Nanti di semester dua uji cobanya sudah selesai. Ini juga ada hikmahnya karena kita diberikan karunia oleh Allah kita mempunyai CPO. Supaya kalau kemudian kejadian ini terus terjadi, ya kita tingkatkan ke B50, bisa ke B60, atau sebagian kita switch untuk ke bensin,” ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (10/3/2026).
Ihwal potensi pembatasan konsumsi BBM jenis bensin, Bahlil menyatakan pemerintah tengah fokus memastikan pasokan bensin untuk Idulfitri 2026 terjaga.
Dia mengungkapkan, saat ini cadangan operasional Indonesia tahan selama 21—23 hari dan dalam kondisi normal.
“Nanti kita lihat ya. [Hal] yang jelas Hari Raya ini, pikir hari raya dulu lah. Hari Raya ini insyallah enggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi. Cadangan kita enggak ada masalah ya. Jangan dipelintir-pelintir ya. Itu jangan dipelintir-pelintir, seolah-olah 21 hari atau 23 hari itu sudah habis,” tegas dia.
Adapun, pemerintah berencana untuk menghentikan impor solar, pada April 2026. Rencana itu diambil seiring dengan beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Bahlil menyampaikan Kementerian ESDM tak memberikan kuota impor solar bagi operator SPBU swasta untuk gasoil atau solar dengan angka setana atau cetane number (CN) 48 sejak awal tahun ini.
Adapun, solar berkualitas tinggi atau CN51, Bahlil menyatakan akan turut menyetop impor komoditas migas tersebut pada semester II-2026.
Sementara bensin, Bahlil mensinyalir bakal menyetop impor BBM pada akhir 2027, dengan catatan kapasitas produksi kilang di Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Bahlil menargetkan kapasitas produksi kilang Indonesia pada akhir 2027 sudah mencukupi untuk memproduksi BBM jenis RON 92, RON 95, dan RON 98.
Untuk itu, jika target tersebut tercapai, maka mulai paruh kedua 2027, operator SPBU swasta mulai membeli BBM dari PT Pertamina (Persero).
(azr/wdh)
