Menurut Dadan, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan total SPPG yang beroperasi, kasus tersebut menjadi sorotan publik. Ia menilai sebagian besar pelaksana program telah menjalankan tugas dengan baik.
“Jadi, vocal minority jadinya ya kan. 62 tapi membuat viral seluruh padahal sebagian besar kan melakukan dengan baik,” ujarnya.
BGN menyatakan bahwa penutupan ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari peringatan hingga penutupan sementara, dan dapat berujung pada penutupan permanen jika pelanggaran berulang.
“Ya, kita ada mekanismenya. Yang pertama, tentu saja ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, kemudian ada penutupan sementara, kemudian kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri nanti kalau dia mengulangi lagi pelanggarannya, tidak tertutup kemungkinan untuk ditutup permanen,” kata Dadan.
Terkait dugaan penyimpangan anggaran, Dadan menyebut hingga saat ini nilai kerugian belum dihitung secara rinci. Namun, ia mengakui terdapat ketidaksesuaian antara penggunaan dana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kalau nilai belum. Tapi yang jelas dari segi nilai kan kita lihat tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan,” ujarnya.
Meski demikian, BGN menegaskan pendekatan yang diambil saat ini masih bersifat pencegahan dan pembinaan, bukan penindakan hukum.
“Bukan, untuk mencegah. Kita lebih ke preventif supaya orang atau seluruh mitra bekerja dengan seoptimal mungkin, secermat mungkin karena sekarang sudah mulai diawasi bersama baik oleh masyarakat oleh komponen badan gizi sendiri internal, kemudian oleh BPKP dan juga sekarang oleh kejaksaan lagi,” kata Dadan.
Ia menambahkan, kemungkinan proses hukum tetap terbuka apabila ditemukan penyalahgunaan anggaran yang terbukti secara hukum.
“Ya, jadi kalau memang ada penyimpangan penyalahgunaan anggaran dan dibuktikan secara hukum, tidak tertutup kemungkinan. Tapi untuk sementara ini kita lebih banyak ke arah pembinaan,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat pengawasan, BGN juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung guna meningkatkan pengawasan hingga ke daerah.
Dadan menyebut sebagian besar anggaran BGN, sekitar 93 persen, disalurkan untuk program MBG yang langsung diteruskan ke SPPG melalui mekanisme virtual account dari KPPN. Dengan besarnya aliran dana hingga ke tingkat daerah, pengawasan dinilai perlu diperkuat secara berlapis.
Selain itu, BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat melalui layanan Sahabat Gizi yang dapat diakses selama 24 jam untuk melaporkan temuan di lapangan.
BGN berharap melalui langkah pengawasan dan pembinaan tersebut, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal serta penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
(rtd)
