Bahlil mengungkap keputusan tersebut diwacanakan usai Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) transisi energi. Satgas tersebut bakal mempercepat penggunaan energi alternatif, termasuk panas bumi.
"Mungkin pas hari raya ini sudah bisa action, dan pertama yang kita akan selesaikan adalah [mengganti pembangkit] diesel-diesel akan kita selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geotermal," kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Jumat (13/3/2026).
"Dan saya juga akan berencana untuk mengubah RUPTL," ungkap Bahlil.
Bahlil menyatakan lokasi PLTS tersebut bakal tersebar di berbagai wilayah, utamanya di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki PLTD.
Menurut Bahlil, percepatan penggunaan energi bersih terbarukan (EBT) tersebut menjadi penting di tengah kondisi meroketnya harga minyak dunia dan potensi ketatnya pasokan migas dari pasar global.
"Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan seperti ini," tegas dia.
Diragukan Pakar
Sebelumnya, pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menyatakan biaya tarif listrik PLTS di Indonesia masih terbilang mahal, sehingga rencana pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW diprediksi sulit dilakukan tanpa bantuan insentif fiskal.
Yayan menjelaskan tarif listrik PLTS di Tanah Air berkisar antara US$0,12—US$0,15 sen per per kilowatt-hour (kWh), atau masih terpaut jauh dengan biaya tarif listrik di negara-negara pengguna PLTS lainnya.
Sebagai perbandingan, tarif listrik dari PLTS di Uni Eropa (UE) adalah sekitar US$0,09—US$0,11 sen per kWh, Brasil US$0,07—US$0,09 sen per kWh, dan China US$0,04—US$0,06 sen per kWh.
Dari sisi biaya investasi, belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk PLTS di Tanah Air juga diperkirakan sekitar US$1 juta per megawatt (MW).
Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Brasil yang berkisar antara US$1,8—US$2 juta per MW, maupun Uni Eropa yang bisa mencapai US$2,5—US$3 juta per MW.
Akan tetapi, Indonesia masih tertinggal dari China yang bisa menekan biaya lebih murah, yakni sekitar US$700.000—US$850.000 per MW.
Dengan demikian, Yayan mendorong agar pemerintah memberikan insentif secara terukur bagi industri panel surya di Indonesia, serta memberikan stimulus tersebut terhadap pembangunan proyek-proyek PLTS.
"Paling-paling ya itu untuk pengadaan, tetapi nanti itu mungkin saya menyebutnya subsidi 'swap' [subsidi silang] ya, jadi subsidi swap itu katakan subsidi konsumennya dikurangi, misalkan sekian triliun, tetapi mereka dibangun renewables seperti itu," kata Yayan ketika dihubungi, Selasa (23/9/2025).
Menurut dia, subsidi listrik secara langsung yang menyasar ke konsumen tidak akan cocok diterapkan dalam sistem PLTS.
Dia mendorong agar pemerintah memberikan insentif kepada industri pendukung PLTS, serta proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut.
(azr/ros)
