"Beberapa pembahasan masih terus berlanjut, nantik akan kami umumkan untuk persisnya seperti apa. Kami harapkan juga akan berkontribusi bagi penerimaan negara, khususnya ketika harga juga sedang meningkat," ujar Febrio.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menargetkan penerimaan negara sejumlah Rp25 triliun dari pengenaan bea keluar batu bara. Namun, hingga kini kepastian tarif dan aturan pengenaan bea keluar tersebut masih belum jelas.
Purbaya juga enggan mengungkapkan target penerapan bea keluar batu bara tersebut, tetapi dia pernah menyatakan bea keluar batu bara itu bakal berlaku surut sehingga bea keluar tetap dihitung sejak awal tahun.
"Itu kita kejar, cari [setoran negara dari pengenaan bea keluar batu bara] Rp25 triliun dari situ,” kata Purbaya ketika ditemui Bloomberg Technoz di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026), malam.
Dalam kesempatan lain, Purbaya mensinyalir bea keluar batu bara tetap dikenakan per 1 Januari 2026, meskipun peraturan teknis yang mengatur besaran dan pengenaan tarif BK belum terbit.
Saat ini, kata Purbaya, aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan. “Sedang didiskusikan, sebentar lagi keluar,” ujar Purbaya, Senin (5/1/2026).
Purbaya juga sempat menuturkan soal usulan tarif BK batu bara diberlakukan berjenjang mulai 5%, 8%, hingga 11%.
(lav)
