"Kita perlu memastikan cadangan kita selama mungkin sebenarnya. Cadangan itu kan ditentukan oleh permintaan ya, tiap hari berapa. Jadi jangan panic buying," ujarnya.
Kedua, pemerintah juga harus mulai menyiapkan skenario untuk membatasi penjualan BBM atau LPG. LPG misalnya bisa diprioritaskan bagi kelompok miskin. Terapkan pengetatan agar kelompok yang tidak layak menerima subsidi tidak bisa membeli LPG bersubsidi.
"Saya khawatir pengguna LPG nonsubsidi karena nanti harga LPG-nya naik, dia bisa berpindah ke LPG yang subsidi. Nah, ini yang harus kita hindari karena satu lagi, 84% dari kebutuhan LPG, permintaan LPG kita itu LPG bersubsidi. Jadi, jangan sampai terjadi perpindahan itu, sehingga akan meningkatkan volume permintaan LPG 3 kilo itu," jelasnya.
Ketiga, Fabby meminta pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih rasional dalam melakukan perjalanan dengan kendaraan bermotor. Sedapat mungkin menggunakan kendaraan publik, sehingga konsumsi BBM untuk keperluan pribadi bisa dimoderasi.
"Saya enggak bilang dihilangkan, tetapi dimoderasi. Lebih rasional lah gitu kira-kira. Jadi kalau enggak perlu kendaraan bermotor pribadi, ya bisa pakai yang lain. Kalau enggak perlu pergi beli takjil pakai motor, padahal bisa jalan kaki misalnya," bebernya.
Sementara itu, lanjut Fabby, dalam jangka menengah-panjang pemerintah harus mendorong kemanfaatan energi terbarukan, seperti elektrifikasi dalam memasak dan dalam transportasi; kendaraan penumpang roda empat dan roda dua.
"Itu yang bisa didorong karena mereka yang minum BBM selama ini. Nah, kalau elektrifikasi transportasi bisa cepat, maka dalam jangka panjang kita bisa mengurangi ketergantungan BBM impor. [Hal] yang juga penting, mengurangi kebutuhan energi fosil didorong untuk bangunan, baik rumah maupun industri, bangunan komersial untuk memasang PLTS atap, khususnya di kota," ujarnya.
(ros/wdh)
