Juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam konfirmasinya sempaikan pihaknya tak akan mengungkapkan rincian negosiasi diplomatik yang tengah berlangsung. “Menteri Luar Negeri [Marco] Rubio secara konsisten menegaskan bahwa bantuan luar negeri bukanlah amal; bantuan tersebut dirancang untuk memajukan kepentingan nasional Amerika Serikat,” imbuh jubir tersebut. Namun dia tak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari status kesepakatan tersebut pada Rabu.
Zambia menyebut kesepakatan itu berfokus pada kesehatan. “Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mineral, pertambangan, atau sumber daya alam apa pun,” tambah jubir Departemen Luar Negeri AS, seraya mengatakan mereka tetap terbuka untuk keterlibatan konstruktif.
“Tetapi hanya dalam syarat-syarat yang jelas, disepakati bersama, dan sepenuhnya selaras dengan kepentingan nasional Zambia,” ujar jubir tersebut.
Akan tetapi, draf perjanjian yang ditinjau oleh Reuters menguraikan bagaimana kesepakatan itu bakal diakhiri dan pendanaan dihentikan apabila Zambia dan AS gagal mencapai kesepakatan pada 1 April 2026 mendatang mengenai “pakta bilateral” yang diusulkan oleh Rubio kepada Presiden Zambia Hakainde Hichilema pada 17 November 2025 lalu. Tiga sumber mengungkapkan pakta tersebut terkait dengan kerja sama pertambangan.
Para pegiat kesehatan di kedua negara itu menyatakan perjanjian berbagi data dalam draf tersebut, yang seharusnya berlaku selama 10 tahun, bermasalah dan menimbulkan kekhawatiran tentang kerahasiaan seputar negosiasi tersebut. “Pertukaran data ini akan bersifat satu arah dari Zambia ke AS dan informasi tersebut akan bermanfaat bagi AS,” kata Owen Mulenga, seorang petugas di Treatment, Advocacy and Literacy Campaign (TALC).
Sesama negara di Afrika, Zimbabwe diketahui juga menarik diri dari pembicaraan dengan AS terkait pendanaan US$367 juta dengan alasan serupa yakni kekhawatiran soal data sensitif. Pertimbangan lainnya adalah ketidakadilan atas tawaran perjanjian. Sebelumnya, para advokat bidang kesehatan dunia mengkritik unsur pembagian patogen dengan Washington seperti tertuang dalam perjanjian tersebut.
Pada wilayah terpisah, kesepakatan berbagi data telah pemerintah Indonesia dan Amerika tandatangani, dan masuk dalam permufakatan besar terkait nego tarif perdagangan kedua negara atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Menurut Menko Ekonomi Airlangga Hartarto transfer data lintas batas terbatas dan akan berlandaskan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
(wep)
