Bloomberg Technoz, Jakarta - Zambia menolak sebagian dari kesepakatan senilai lebih dari US$1 miliar atau setara dengan Rp16.771 triliun (asumsi kurs Rp16.771/US$) berupa bantuan kesehatan global dari Amerika Serikat atau AS, dengan alasan adanya kekhawatiran di kemudian hari terkait data sharing. Di sisi lain, para pegiat kesehatan memperingatkan kesepakatan tersebut berisiko soal berbagi data dan jumlah pendanaan itu dikaitkan pada akses pertambangan di Zambia. 

Perundingan kerja sama kesehatan tersebut mengatur pendanaan AS lebih dari US$1 miliar untuk mengatasi kondisi seperti HIV (human immunodeficiency virus) dan malaria, serta meningkatkan kesiapan menghadapi wabah penyakit serta kesehatan ibu dan anak selama lima tahun ke depan.
 
Klausul kesepakatan lantas mensyaratkan kurang lebih US$340 juta atau sekitar Rp5,7 triliun dalam bentuk pembiayaan bersama dari pemerintah Zambia selama periode yang sama, menurut draf perjanjian yang ditinjau oleh kantor berita Reuters.  Perundingan kerja sama ini sejatinya ditandatangani pada November 2025 lalu, tetapi ditunda seusai draf revisi mencakup bagian yang bermasalah, kata juru bicara atau jubir Kementerian Kesehatan Zambia, dilaporkan Reuters.

“[Bagian itu] tidak sejalan dengan posisi dan kepentingan pemerintah Zambia...Oleh karena itu, kami telah meminta revisi lebih lanjut terhadap isi yang dimaksud,” ujar jubir Zambia, yang menolak untuk menjelaskan lebih lanjut tentang isi draf tersebut, dilansir Jumat (27/2/2026).

Pada Desember 2025, AS menyatakan mereka telah berkomitmen bersama Zambia pada rencana yang bertujuan untuk membuka paket hibah dukungan yang substansial. Hal ini sebagai imbalan atas kerja sama di sektor pertambangan dan reformasi sektor bisnis yang jelas.

Zambia merupakan produsen tembaga terbesar kedua di Afrika setelah Republik Demokratik Kongo. Selain itu, negara tersebut mempunyai kobalt, nikel, mangan, grafit, litium, dan logam tanah jarang (rare-earth elements/REE).