“Kalau pasar terbesar produk-produk ini bukan Amerika, narasi bahwa ART menyelamatkan akses pasar jadi kurang klop,” kata Riandy.
Di sisi lain, produk yang relatif lebih bergantung pada pasar AS, lanjut dia, justru berada di sektor yang lebih padat modal seperti telepon dan mesin listrik, bukan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja atau melibatkan petani kecil.
Dia lantas menekankan jika penting untuk memahami bahwa tarif 0% tersebut bukan hasil negosiasi bilateral murni, melainkan paket kebijakan yang sedari awal membuat Indonesia didikte. Produk-produk yang mendapat perlakuan khusus berasal dari daftar pengecualian dalam executive order Amerika Serikat, yang hanya diberikan kepada negara-negara yang dianggap sejalan dengan AS.
Hal tersebut, kata dia, juga terbukti dalam salah satu klausul kesepakatan yang mengharuskan Indonesia untuk ikut serta AS dalam kebijakan dagangnya dengan negara-negara lain.
"Kalau kita disuruh membenci negara yang dibenci sama Amerika menurut saya ini sudah red flag. Karena ini it goes against our national interest," tutur dia.
“Ini bukan hasil kita tawar-menawar. Ini paket yang sejak awal sudah didikte. Indonesia dapat sekitar 1.800 dari total 1.900 produk yang tersedia. Malaysia dan Kamboja juga dapat, dengan angka yang tidak jauh berbeda,” jelasnya.
(ain)
