Purbaya juga menegaskan megaproyek yang berlokasi di Laut Arafura, Maluku Utara dapat segera onstream perdana pada 2029 atau lebih cepat dari penyampaian Inpex pada 2030 atau 2031. Paling tidak, Purbaya meminta sejumlah bangunan dalam proyek sudah mulai terbangun.
“Saya sih kalau bisa 2029, sebelum 2029 sudah atau sudah kelihatan lah bangunan atau sudah hampir onstream. Jadi gasnya sudah berproduksi. Jadi kita akan percepat semaksimal mungkin,” tutur dia.
“Jadi saya cuma bisa mendukung saja kan. [Hal] yang jelas seluruh hambatan di pemerintah, kita akan hilangkan.”
Relaksasi TKDN
Di sisi lain, Purbaya juga akan menindaklanjuti permintaan Inpex dan SKK Migas ihwal relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pemenuhan ketersediaan barang dan jasa engineering, procurement, construction and implementation (EPCI).
“Kita lihat. Kalau local content kita lihat,” imbuhnya.
Purbaya menegaskan nantinya Kemenkeu akan menganalisis kebutuhan TKDN megaproyek tersebut untuk dapat diimpor dari luar negeri ketika produk dalam negeri belum mampu mengakomodir kebutuhan Inpex.
“Dan kalau dalam negeri memang belum mampu, karena memang ini skala besar kan. Bukan skala besar saja, biasanya elemen kalau field gas itu, elemen keamanannya amat tinggi. Salah sedikit itu meledak itu rig di situ. Jadi memang securities-nya levelnya beda dengan rig ini dengan proyek minyak biasa di darat. Kita akan lihat itu,” jelas Purbaya.
5 Tantangan
Dalam kesempatan yang sama, Executive Project Director Inpex Masela Jarrad Blinco di hadapan Purbaya dan jajaran Satgas P2SP lainnya, menyampaikan lima tantangan perizinan dan persetujuan.
Pertama, mengamankan penerimaan masyarakat (community acceptance) pascapenerbitan izin pelepasan hutan dan pemanfaatan ruang laut. Kedua, pengamanan area untuk fasilitas laut (marine facilities).
Ketiga, penyelesaian persetujuan AMDAL final setelah tahap FEED rampung. Keempat, memitigasi potensi gangguan sosial di area proyek. Kelima, mengamankan izin dan formalitas administratif untuk memasuki tahap EPCI.
"Kami memerlukan bantuan dari pemerintah," ujar Jarrad dalam rapat.
Proyek Abadi Masela ditaksir sanggup memproduksi 9,5 juta ton gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) per tahun, setara dengan lebih dari 10% impor LNG tahunan Jepang.
Selain itu, proyek ini juga diestimasikan mengakomodasi gas pipa 150 MMSCFD, serta 35.000 barel kondensat per hari (BCPD).
Saat ini, pemegang hak partisipasi atau participating interest (PI) di Blok Masela adalah Inpex Masela Ltd. dengan porsi 65%. Tadinya, sisa 35% hak partisipasi di blok tersebut dikendalikan oleh Shell Upstream Overseas Services Ltd.
Per Juli 2023, sebanyak 35% hak Partisipasi Shell dilego ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Masela dan Petroliam Nasional (Petronas) Masela Berhad dengan pembagian porsi masing-masing sebesar 20% dan 15%.
(mfd/wdh)
