Demo Aliansi Perempuan di DPR, Baju Pink hingga Bawa Sapu Lidi
Andrean Kristianto
03 September 2025 12:55
Sejumlah massa dari Aliansi Perempuan Indonesia menggerlar demo di depan Gedung DPR, Rabu (3/9/2025). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Aksi ini menuntut penghapusan tunjangan anggota DPR. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Mereka membawa sapu lidi sebagai simbol pembersihan negara dari militerisme dan kekerasan aparat. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Peserta aksi yang didominasi perempuan mengenakan pakaian merah muda dan hitam. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Mereka juga mendesak pengusutan tindakan represif aparat selama demonstrasi sebelumnya. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Massa turut menyoroti ketimpangan pendapatan antara rakyat dan pejabat. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Massa juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan tindakan represif aparat yang terjadi di berbagai daerah.
Ratusan perempuan tersebut datang dengan membawa berbagai poster tuntutan (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Salah satu orator di atas mobil komando menuntut polisi membebaskan seluruh massa aksi yang masih ditahan. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Selain itu, mereka juga mengkritik keras kinerja pejabat negara yang dinilai gagal dalam mengurus negara. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Bloomberg Technoz, Jakarta - Aliansi Perempuan Indonesia menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (3/9). Aksi ini menuntut penghapusan tunjangan anggota DPR dan pengusutan tindakan represif aparat selama demonstrasi sebelumnya.
Peserta aksi yang didominasi perempuan mengenakan pakaian merah muda dan hitam. Mereka membawa sapu lidi sebagai simbol pembersihan negara dari militerisme dan kekerasan aparat.
Baca Juga
Dalam demonstrasi tersebut, peserta membawa poster dan menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan tindakan represif aparat yang terjadi di berbagai daerah. Tuntutan ini merupakan bentuk respons atas perlakuan terhadap massa aksi.
Massa turut menyoroti ketimpangan pendapatan antara rakyat dan pejabat. Mereka menekankan bahwa rata-rata pendapatan rakyat, khususnya perempuan, masih berada di bawah upah minimum regional.
(dre/ain)
