“Kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar, 300 triliun lebih penghematan kita,” ucapnya.

Presiden menegaskan bahwa penghematan dilakukan dengan memangkas belanja yang dinilai tidak produktif, seperti perjalanan luar negeri, seremoni, seminar, forum diskusi, serta kajian yang berlebihan. “Semua yang bersifat tidak produktif kita alihkan ke hal-hal yang produktif,” katanya.

Dalam konteks penegakan hukum, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa kompromi, namun menolak penggunaan hukum sebagai alat politik.

“Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tapi tidak boleh ada kesalahan keadilan. Hukum tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mengerjain lawan politik,” ujar dia. Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai syarat utama keberhasilan sebuah negara.

“Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” kata Prabowo.

Presiden menyatakan bahwa pemerintahannya akan melakukan pembenahan birokrasi secara menyeluruh, termasuk regenerasi aparatur negara yang dinilai tidak berintegritas atau tidak berkinerja baik. “Birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan, kita akan mengadakan regenerasi,” tegasnya.

Menurut Prabowo, Indonesia tidak akan pernah berhasil tanpa pemerintahan yang bersih dan adil. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan rakyat dan menciptakan stabilitas nasional. “Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” ujarnya.