"Saya mengapresiasi hal itu sebagai perilaku yang cukup masuk akal," kata Kim. Namun, ia juga memperingatkan bahwa "berbagai rencana serangan balik telah tersedia" jika insiden serupa terulang, dan pembalasan tersebut "akan melampaui batas proporsionalitas."
Kementerian Unifikasi Seoul menilai tanggapan Kim Yo Jong mengindikasikan bahwa Pyongyang sedang "memberi sinyal perlunya upaya bersama antara kedua Korea untuk meredakan ketegangan dan mencegah kecelakaan di Semenanjung Korea."
Insiden drone terbaru ini terjadi di tengah perlombaan kedua negara untuk meningkatkan kapabilitas drone militer mereka. Peringatan ini sekaligus menggarisbawahi dinginnya hubungan kedua negara bertetangga tersebut, meskipun Presiden Lee Jae Myung telah berupaya memperbaiki hubungan sejak menjabat pada Juni tahun lalu. Hingga kini, Kim Jong Un berulang kali menolak tawaran diplomasi dari Lee.
Prioritas kebijakan Korut kemungkinan akan menjadi lebih jelas akhir bulan ini saat Pyongyang menggelar kongres partai yang berkuasa. Dalam acara besar tersebut, Kim biasanya memaparkan arah kebijakan untuk lima tahun ke depan. Sebelumnya, Kim menyatakan akan "mengklarifikasi rencana tahap selanjutnya untuk lebih memperkuat penangkal perang nuklir negara."
Ancaman drone telah menjadi isu sensitif bagi Seoul sejak 2022, ketika Korut mengirim lima pesawat tak berawak melintasi perbatasan, termasuk satu yang terbang di dekat kantor Presiden Yoon Suk Yeol saat itu. Militer Korsel gagal menembak jatuh pesawat-pesawat tersebut dengan alasan risiko penembakan di daerah padat penduduk.
Yoon sendiri telah dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya tahun lalu setelah deklarasi darurat militer singkatnya pada 2024. Ia juga dituduh mengirim drone melintasi perbatasan demi memicu konfrontasi militer dengan Utara sebagai dalih untuk menangguhkan pemerintahan sipil. Menurut jaksa, rencana tersebut gagal karena Korut tidak memberikan respons.
(bbn)
