Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengusaha tekstil menilai penindakan hukum dan pembenahan tata kelola jauh lebih mendesak dibandingkan pembentukan atau ekspansi peran BUMN di sektor tekstil dalam rangka penyelamatan industri sandang nasional.

Executive Director Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menyatakan langkah konkret berupa reformasi dan penegakan hukum akan lebih berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri dibandingkan wacana pembentukan entitas baru di sektor tersebut.

“Nggak usah banyak public speaking mulut-mulut manis para pejabat di pentas-pentas. Tindakan-tindakan gitu aja. Tindakan-tindakan yang langsung berupa penegakan hukum, perubahan regulasi,” ujar Danang di acara Bloomberg Businessweek Indonesia, Kamis (12/2/2026).

Ia mencontohkan reformasi di sektor kepabeanan dan cukai sebagai langkah yang berdampak langsung terhadap industri tekstil dan garmen, khususnya dalam konteks penanganan fraud dan perbaikan tata niaga. Menurutnya, langkah semacam itu lebih relevan untuk meningkatkan daya saing dan memulihkan kepercayaan pelaku usaha.

Pernyataan tersebut muncul di tengah pembahasan mengenai arah kebijakan industri dan peran entitas negara, termasuk kemungkinan keterlibatan BUMN dalam pengembangan sektor-sektor strategis seperti tekstil. API menilai perbaikan fundamental pada sisi kepastian hukum dan pengawasan impor menjadi prioritas utama.