Di sisi lain, dunia usaha secara umum masih menyoroti faktor ketidakpastian dan lemahnya permintaan domestik sepanjang 2025.
Anggota Bidang Kebijakan Publik Apindo, Ajib Hamdani, menyebut sekitar 40% pengusaha pada 2025 belum melakukan ekspansi usaha.
“Karena buat investasi itu hanya dua hal utama yang dilihat. Satu berbicara masalah certainty, masalah kepastian. Dua masalah return atau masalah imbal hasil,” ujar Ajib.
Ia menambahkan, secara potensi Indonesia memiliki ruang pertumbuhan besar dengan populasi sekitar 280 juta jiwa dan PDB sekitar 1,3 triliun dolar AS. Namun, kepastian hukum dan transparansi tetap menjadi faktor penentu keputusan investasi.
Dari sisi likuiditas, rasio loan to deposit (LDR) perbankan berada di level 87 persen, masih di bawah 90 persen. “Artinya sebenarnya uang itu ada di bank,” kata Ajib. Meski demikian, ia menilai persoalan utama berada pada sisi permintaan.
“Problem kita sementara di demand. Belum kembali sebelum pandemi. Problemnya di situ,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Expert Team Government Communication Agency Fithra Faisal Hastiadi menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 sebesar 5,39% berada di atas konsensus 5,1%. Sepanjang 2025, ekonomi tumbuh 5,11%.
Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal IV-2025 tumbuh 6,12% secara tahunan. Penerbitan obligasi korporasi sepanjang 2025 mencapai Rp215 triliun, meningkat dibandingkan 2024 sebesar Rp130 triliun.
Di sektor pertanian, pertumbuhan tercatat 5,33% pada 2025, dibandingkan 0,68% pada 2024 dan 1,31 persen pada 2023. Tingkat pengangguran terbuka nasional berada di angka 4,74%, sementara pengangguran di perdesaan sebesar 3,31%.
Namun, Fithra juga menyoroti tantangan pada kelas menengah. Jumlah kelas menengah yang pada 2019 mencapai 57,3 juta orang tercatat menjadi 47,3 juta pada 2024–2025.
Dalam konteks pasar keuangan, ia menyebut dampak perubahan indeks global terhadap arus modal dan pasar saham domestik perlu ditangani serius.
“Regulator-regulator ini harus diberesin,” ujarnya.
Hingga pertemuan hari ini, belum ada keputusan final terkait langkah kebijakan lanjutan di sektor tekstil, termasuk wacana peran BUMN. Pelaku industri menekankan bahwa prioritas utama tetap pada penindakan impor ilegal, pembenahan tata kelola, dan kepastian regulasi untuk mendorong pemulihan permintaan serta ekspansi usaha pada 2026.
(ell)
