Kubu Demokrat menjadikan isu tarif Trump sebagai poin utama kampanye menjelang pemilu sela, dengan fokus besar pada keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Mereka menuding kebijakan bea masuk tersebut sebagai pemicu inflasi dan memperburuk krisis biaya hidup.
Senat yang dikuasai Republik sendiri sudah menyatakan penolakannya terhadap tarif tersebut. Tahun lalu, Senat menyetujui undang-undang untuk membatalkan tarif global darurat Gedung Putih, serta bea masuk terhadap Kanada dan Brasil.
Jika undang-undang serupa lolos di DPR—hal yang sangat mungkin terjadi mengingat tipisnya mayoritas Partai Republik—maka ini akan menjadi teguran keras bagi presiden, meskipun sifatnya sebagian besar simbolis.
Guna mencegah hal itu, para pemimpin Republik di DPR tahun lalu memblokir voting tarif meskipun sempat ada pemberontakan kecil dari beberapa anggota GOP. Gejolak tersebut berhasil diredam dengan janji akan adanya dialog rutin mengenai dampak kebijakan perdagangan Trump.
Dalam beberapa hari terakhir, Mike Johnson menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa DPR tidak boleh mengadakan voting apa pun sampai Mahkamah Agung mengeluarkan putusan. Fokusnya adalah menentukan apakah presiden telah melampaui wewenangnya saat menggunakan undang-undang darurat untuk memberlakukan tarif global.
Hingga kini, langkah kepemimpinan Republik selanjutnya masih belum jelas. Pilihannya meliputi pengubahan redaksi aturan voting tarif dan mengupayakan pemungutan suara prosedural lainnya, atau justru berbalik arah dan fokus membatasi kerugian pada undang-undang spesifik terkait tarif di masa depan.
Sekalipun DPR akhirnya memberikan suara untuk membatalkan tarif Trump, kemungkinan besar presiden tidak akan langsung menyerah. Secara konstitusi, resolusi bersama tersebut harus ditandatangani oleh presiden untuk menjadi undang-undang, atau Kongres harus mengumpulkan dua pertiga suara di kedua kamar (DPR dan Senat) untuk membatalkan veto presiden.
Meski demikian, hasil voting yang merugikan—terutama di tahun pemilihan—akan memberikan tekanan politik yang sangat besar bagi Trump untuk mengubah arah kebijakannya.
(bbn)
