Menurut dia, tantangan utama saat ini adalah memastikan komunikasi kebijakan dilakukan secara jelas dan konsisten kepada pemangku kepentingan global. Selain Moody’s, Fitch Ratings diperkirakan akan melakukan penilaian dalam waktu dekat, disusul oleh Standard & Poor’s (S&P).
Menurut Pandu, Indonesia memiliki berbagai perkembangan positif yang dapat disampaikan kepada investor dan lembaga pemeringkat internasional.
Pandu juga mengakui bahwa komunikasi eksternal selama ini belum optimal dan perlu diperbaiki agar berbagai capaian domestik dapat dipahami secara lebih luas oleh pasar global.
Terkait posisi Danantara sebagai sovereign wealth fund, Pandu menyebut lembaga tersebut masih tergolong muda, dengan usia sekitar 11,5 bulan.
Sejak awal pendiriannya, Danantara menetapkan prinsip berorientasi pada laba, dikelola secara profesional tanpa keterlibatan politisi, terbuka terhadap talenta global, serta dilindungi oleh business judgment rule.
Tantangan utama, menurutnya, adalah kemampuan untuk menolak proyek yang dinilai penting secara nasional namun belum memberikan keuntungan secara komersial.
Untuk rencana investasi tahun ini, Danantara menargetkan alokasi dana sekitar US$13–14 miliar secara global.
Alokasi tersebut direncanakan terbagi relatif seimbang antara investasi domestik dan luar negeri, mencakup saham, obligasi, serta investasi privat.
Pandu menegaskan, investasi luar negeri diarahkan pada proyek yang memiliki potensi transfer pengetahuan, nilai, dan teknologi ke Indonesia.
Sebelumnya, Moody’s Ratings pada Kamis (5/2) menurunkan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Dalam pengumumannya, Moody’s menyoroti ketidakjelasan struktur tata kelola, skema pembiayaan, serta prioritas investasi Danantara.
Moody’s juga menilai dalam setahun terakhir terjadi penurunan prediktabilitas dan kohesi dalam proses pengambilan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif.
Selain itu, Moody’s menyoroti meningkatnya risiko fiskal seiring perluasan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah penerimaan negara yang masih terbatas.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar defisit dan menekan kepercayaan investor apabila tidak diimbangi dengan kejelasan kebijakan dan penguatan tata kelola.
(rtd/naw)
