"Jadi nanti BUMN bergeraknya di hulu, itu di pakan dan DOC. Ini nanti menjamin suplai ke peternakan kecil yang akan ikut. [Dibelakang BUMN] ada pemerintah, nggak mungkin macam-macam direksinya," tutur dia.

"Ini jadi ada garis komandonya. 'Kamu naikkan harga atau menyusahkan peternak, ya ditindak'. Nah ini yang awalnya banyak yang salah paham. Dipikir ini harus seperti perusahaan swasta. Ini nggak. Pemerintah di hulu sebagai stabilisator."

Belakangan, proyek tersebut telah mulai groundbreaking fase pertama di enam titik wilayah Indonesia pada Jumat pekan lalu, dari Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, hingga Lampung.

Dari proyek itu, pemerintah memproyeksikan dapat menambah produksi sebesar 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun, serta diperkirakan menciptakan sekitar 1,46 juta lapangan kerja.

Nantinya, ekosistem yang akan dibangun mencakup penguatan pembibitan ayam dari hulu (GPS, PS, FS), pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, peningkatan kesehatan hewan, pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dan cold chain, pengolahan daging dan telur, hingga logistik dan pemasaran.

(ell)