“Pertempuran elektoral tiga arah di Thailand ini menyiapkan negara tersebut untuk ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dalam beberapa bulan ke depan, atau bahkan lebih lama lagi,” ujar Laura Schwartz, analis senior Asia di perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft. “Di saat respons baru terhadap stagnasi ekonomi sangat dibutuhkan di tengah persaingan geo-ekonomi yang bergeser, ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan akan memperberat tantangan negara tersebut.”
Kebuntuan politik lebih lanjut dapat menekan pasar keuangan Thailand. Padahal, indeks saham acuan telah menguat sekitar 8% dalam sebulan terakhir, sebagian didorong oleh ekspektasi bahwa pemungutan suara ini akan membantu mengakhiri kelumpuhan politik yang selama ini menghambat reformasi ekonomi struktural.
Pemilu ini digelar menyusul krisis yang melengserkan Paetongtarn Shinawatra dari kursi Perdana Menteri karena pelanggaran etika pada Agustus lalu. Penggantinya, pemimpin Bhumjaithai Anutin Charnvirakul, menjabat dengan dukungan dari Partai Rakyat, dengan syarat ia harus menggelar pemilu dipercepat dan referendum atas konstitusi 2017 rancangan militer.
Sekitar 60 partai memperebutkan 500 kursi di majelis rendah. Tidak ada satu pun partai yang diperkirakan mampu melampaui ambang batas 251 kursi untuk memerintah sendiri, sehingga membuka jalan bagi tawar-menawar koalisi yang berkepanjangan.
Anutin (59 tahun) mengandalkan sentimen nasionalis akibat ketegangan perbatasan yang berkepanjangan dengan Kamboja, serta statusnya sebagai petahana untuk mendongkrak perolehan kursi partainya. Bhumjaithai juga memiliki keuntungan kritis melalui kendali mereka di Senat, yang memberikan pengaruh besar terhadap amandemen konstitusi, usulan undang-undang, serta lembaga independen yang mengawasi politisi.
Penantang utamanya adalah Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat berusia 38 tahun. Sebagai penerus kelompok Move Forward yang telah dibubarkan (pemenang kursi terbanyak pada pemilu lalu), partai ini berargumen bahwa hanya reformasi mendalam yang dapat membalikkan kemerosotan ekonomi Thailand.
Namun, meski gerakan progresif ini memenangkan suara terbanyak untuk kedua kalinya, mereka menghadapi rintangan serupa yang menghalangi mereka berkuasa tiga tahun lalu. Thailand tercatat tidak pernah lagi memiliki pemerintahan partai tunggal sejak pemilu 2005.
Sementara itu, pemilu ini menjadi ujian eksistensi bagi Partai Pheu Thai yang dulunya dominan. Tokoh utama mereka, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, saat ini tengah menjalani hukuman penjara satu tahun. Kandidat mereka, Yodchanan Wongsawat, berkampanye dengan janji melipatgandakan pertumbuhan melalui wisata medis. Dengan posisi survei di urutan ketiga, harapan terbaik mereka adalah menjadi penentu arah koalisi di parlemen yang terfragmentasi.
“Di luar ketidakmungkinan adanya satu partai yang meraih cukup suara untuk memerintah sendiri, hasil pemilu ini memang sangat sulit untuk diprediksi,” pungkas Schwartz.
(bbn)
