“Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi saya pikir pertumbuhan akan lebih cepat. Nanti saya pikir pelan-pelan Moody’s akan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair,” katanya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).
Purbaya menambahkan bahwa pernyataan Moody’s muncul sebelum rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pandangan Moody's tersebut hanya bersifat jangka pendek. Purbaya menekankan bahwa perekonomian Indonesia mampu membayar utang dan pertumbuhan telah membaik, dengan defisit yang masih terkendali.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Alexander Lubis menambahkan, pihaknya tetap berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta stabilitas inflasi, juga nilai tukar rupiah, merespons peringatan Moody's atas risiko pembalikan arus modal keluar secara mendadak.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengekor pernyataan Purbaya, yang menyatakan bahwa paparan Moody's adalah penegasan ketahanan ekonomi dalam negeri, didukung oleh kedisiplinan kerangka kebijakan makro, serta ketahanan sektor jasa keuangan, jelas Pk Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi.
Peranan OJK dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di sektor keuangan selanjutnya adalah menjalankan program prioritas 2026, termasuk mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah. Ia menambahkan catatan Moody's untuk Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara emerging market lain.
Sementara itu, CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menilai revisi outlook Moody’s sebagai momentum evaluasi kebijakan dan penguatan kelembagaan perekonomian nasional.
“Peringkat investment-grade Indonesia tetap terjaga, merefleksikan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia. Penyesuaian outlook tersebut sekaligus menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” ujarnya, akhir pekan ini.
Rosan menegaskan bahwa Danantara saat ini tengah membangun institusi yang fokus pada tata kelola kuat, proses investasi disiplin, dan manajemen risiko pruden, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas di seluruh portofolio BUMN yang berada di bawahnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penurunan outlook disebabkan lembaga pemeringkat global belum sepenuhnya memahami strategi pembiayaan program-program prioritas pemerintah, yang kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan APBN.
“Outlook negatif itu membutuhkan penjelasan. Dari tentunya dari pemerintah dan juga lembaga baru Danantara. Memang APBN kita tahun ini agak berbeda,” kata Airlangga pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa beberapa program prioritas seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa dibiayai APBN, sementara investasi jangka menengah dan panjang kini dikelola oleh Danantara, yang menurutnya belum sepenuhnya dipahami oleh pasar global.
Pemerintah mengeklaim bahwa secara keseluruhan, meski Moody’s menurunkan outlook menjadi negatif, langkah ini tidak mengubah status investment grade Indonesia, yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, dan prospek pertumbuhan jangka panjang.
Pemerintah, Danantara, dan OJK menegaskan akan menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan kebijakan, reformasi kelembagaan, dan transparansi tata kelola untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta kepercayaan pasar global.
