Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tengah menimbang peluang izin usaha PLTA Batang Toru dilimpahkan ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Saat ini, anak usaha PLN—PT PLN Nusantara Renewables — menjadi pemegang saham minoritas di perusahaan EBT tersebut.
Meskipun begitu, Prasetyo tak menutup kemungkinan nantinya PLN tetap bakal bermitra dengan pihak swasta dalam mengelola PLTA Batang Toru.
“Untuk sementara seperti itu. Bahwa tidak menutup kemungkinan ke depan ada beberapa yang dikerjasamakan. Akan tetapi, jangan kemudian diartikan yang PLTA Batang Toru sudah pasti dikerjasamakan enggak ya,” kata Prasetyo ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Prasetyo menjelaskan keberlanjutan sejumlah bisnis dari perusahaan yang dicabut izinnya di Sumatra menjadi penting, sebab kegiatan ekonomi di wilayah tersebut tetap harus berjalan.
Terpisah, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memastikan komisioning PLTA Batang Toru mundur jadi Oktober 2026, gegara terdampak banjir Sumatra.
Proyek tersebut seharusnya sudah bisa memulai tahapan komisioning pada Desember 2025 atau Januari 2026.
“Seharusnya bisa commissioning Desember 2025 atau Januari 2026 ini, lalu setelah bencana kan diidentifikasi lagi menjadi Oktober 2026,” kata Eniya ketika dihubungi Bloomberg Technoz, Kamis (22/1/2026).
Di sisi lain, Eniya memastikan PT NSHE telah mengajukan banding ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk melakukan audit lingkungan ulang.
Sekadar informasi, NSHE didirikan pada 2008 dengan porsi kepemilikan saham; Far East Green Energy Pte, Ltd sebesar 35%, PT Dharma Hydro Nusantara sebesar 40%, dan PT PLN Nusantara Renewable (NR) sebesar 25%.
PLTA Batang Toru berlokasi di Desa Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut. PLTA ini memiliki kapasitas pembangkit 510 megawatt (MW) (4x127,5 MW).
Berdasarkan rencana yang dicanangkan, satu dari empat turbin PLTA Batang Toru seharusnya mulai beroperasi akhir Desember 2025.
(azr/naw)
