Tekanan ini makin diperkuat oleh langkah UBS Group AG yang juga memangkas rekomendasi saham Indonesia menjadi netral dari sebelumnya overweight. Dalam catatannya, UBS menilai kekhawatiran MSCI terkait investability dan potensi reklasifikasi ke status frontier market akan menjadi beban berkepanjangan bagi pasar hingga ada kejelasan arah kebijakan regulator serta hasil penilaian ulang MSCI.
“Kami memperkirakan overhang di pasar akan bertahan sampai terdapat kejelasan regulasi dan evaluasi MSCI,” tulis analis UBS yang dipimpin Sunil Tirumalai dalam riset tertanggal 28 Januari.
UBS juga menyoroti meningkatnya risiko regulasi setelah pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan, termasuk anak usaha Astra International, United Tractors, yang disebut berpotensi berada di bawah pengelolaan Danantara. Meski demikian, UBS mencatat kepemilikan investor global dan pasar berkembang atas saham Indonesia saat ini sudah mendekati level terendah historis, meski secara agregat masih dalam posisi overweight.
Kondisi ini mengindikasikan ruang penyesuaian portofolio masih terbuka, terutama jika ketidakpastian kebijakan dan status indeks terus berlanjut.
Penilaian UBS tersebut memperkuat sinyal kehati-hatian yang sebelumnya disampaikan Goldman Sachs. Jika Goldman menyoroti risiko arus keluar dana pasif dalam skenario penurunan status indeks, UBS melihat ketidakpastian regulasi dan proses evaluasi MSCI sebagai faktor yang akan memperpanjang overhang pasar, bahkan sebelum keputusan final diambil.
Kombinasi risiko teknis indeks dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan domestik membuat pasar saham Indonesia menghadapi tekanan berlapis: bukan hanya dari potensi forced selling dana pasif, tetapi juga dari investor aktif global yang mulai mengurangi eksposur sambil menunggu kejelasan arah regulasi.
Tekanan tersebut tercermin nyata pada perdagangan Rabu (28/1/2026), ketika saham-saham Indonesia anjlok 7,4% setelah MSCI mengumumkan penundaan perubahan indeks hingga regulator menuntaskan persoalan kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi. MSCI menilai masalah ini sebagai “isu fundamental investability”.
Fundamental Investability
Fundamental investability merujuk pada sejauh mana suatu pasar benar-benar bisa dan aman untuk diinvestasikan oleh investor global, bukan hanya dari sisi kinerja ekonomi, tetapi terutama dari transparansi kepemilikan, kualitas data, likuiditas, kepastian aturan, dan integritas pembentukan harga.
Dalam konteks MSCI, masalah fundamental investability muncul ketika investor sulit memastikan siapa pemegang saham sesungguhnya, seberapa besar saham yang benar-benar bisa diperdagangkan, dan apakah harga terbentuk secara wajar, sehingga risiko investasi menjadi sulit diukur.
Inti persoalan yang disorot MSCI terletak pada rendahnya free float, jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan. Isu ini telah lama menjadi titik rawan pasar saham Indonesia.
Jika MSCI mengubah metodologi penghitungan indeks, maka dana global diperkirakan dapat menarik lebih dari US$2 miliar dari saham Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.
Jika MSCI menemukan bahwa saham-saham Indonesia, yang sudah mencatat free float rata-rata terendah di Asia, ternyata memiliki porsi saham yang dapat diperdagangkan lebih kecil dari yang dilaporkan, maka investor pasif akan terpaksa melepas kepemilikan mereka. Keputusan ini menjadi salah satu yang paling berdampak bagi pasar saham Indonesia senilai sekitar US$971 miliar dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi arus dana maupun persepsi investor global.
Penarikan dana dari pasar saham juga berisiko menekan nilai tukar rupiah, yang pagi ini dibuka melemah 0,27% ke posisi Rp16.751/US$. Hari ini, investor akan terus mencermati pergerakan di pasar keuangan Indonesia.
Free Float
Dalam industri penyusunan indeks global, free float mungkin dianggap teknis dan kurang populer. Namun perannya krusial bagi para penyedia indeks. Penyedia indeks seperti MSCI dan FTSE Russell menggunakannya untuk mengukur seberapa mudah saham dapat dibeli investor.
Semakin besar free float, semakin besar pula bobot saham tersebut dalam indeks. Ketika free float terlalu kecil, saham bisa berubah menjadi apa yang oleh analis Aletheia Capital, Nirgunan Tiruchelvam, disebut sebagai “koleksi museum: bisa dilihat, tetapi sulit dibeli dalam jumlah berarti,” katanya seperti dikutip Bloomberg News.
Di Indonesia, rendahnya free float telah lama menjadi masalah di pasar saham, terutama karena banyak saham berkapitalisasi besar di IHSG dikendalikan oleh segelintir pemilik kaya dan diperdagangkan secara tipis. Investor menilai saham-saham ini rentan volatilitas dan distorsi, sehingga menutupi gambaran kinerja pasar yang sesungguhnya serta meningkatkan risiko manipulasi.
Lebih dari 200 saham di IHSG memiliki free float di bawah 15%. Berdasarkan data Bloomberg, IHSG mencatat free float rata-rata terendah di antara indeks utama Asia-Pasifik. Samuel Sekuritas Indonesia termasuk sejumlah pialang yang memperkirakan arus keluar dana pasif asing sekitar US$2 miliar jika aturan baru diterapkan.
Dislokasi ini sudah terlihat tahun lalu, ketika IHSG mengungguli MSCI Indonesia Index dengan selisih terbesar sepanjang sejarah. Banyaknya saham dengan likuiditas tipis membuat IHSG sulit direplikasi oleh manajer dana, sehingga mereka lebih memilih MSCI Indonesia Index yang kriterianya lebih ketat. Dampaknya signifikan, IHSG melonjak lebih dari 22% ke rekor tertinggi, sementara MSCI Indonesia justru turun 3%.
Investor menilai pengetatan free float justru akan mempercepat divergensi tersebut. Meski demikian, MSCI menyatakan perubahan yang diusulkan bertujuan memberikan “transparansi tambahan” dan menutup “kesenjangan informasi”.
Secara teori, free float dihitung dari total saham dikurangi kepemilikan strategis seperti pemerintah atau pendiri perusahaan. Namun dalam prakteknya, struktur kepemilikan bisnis di Indonesia yang kompleks dan saling terkait menyulitkan identifikasi pemegang saham strategis, ini yang menjadi isu yang disoroti MSCI dalam dokumen konsultasi September lalu.
Saat ini, Bursa Efek Indonesia mewajibkan emiten mengungkap pemegang saham di atas 5%. MSCI juga memanfaatkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk mengidentifikasi tipe pemegang saham, termasuk yang memiliki kepemilikan di bawah 5%, sehingga memberikan gambaran free float yang lebih akurat.
Salah satu proposal MSCI adalah menggunakan angka free float terendah dari dua sumber data tersebut. Berdasarkan proyeksi MSCI, kebijakan ini akan memangkas kapitalisasi pasar free float dari 15 saham indeks, yang berujung pada arus keluar dana.
Regulator pasar modal tengah berupaya meredakan kekhawatiran dengan rencana menaikkan batas minimum free float menjadi 10–15% dari level saat ini 7,5%. Target jangka panjangnya adalah 25%, meski belum ada jadwal pasti.
Sebagai perbandingan, Hong Kong dan India menerapkan aturan minimum 25%, sementara Thailand 15%.
(dsp/aji)
