"Plafon kredit yang belum dicairkan ini terutama di segmen korporasi. Artinya, bank sudah menyiapkan ruang kredit, namun penarikannya tertahan karena transaksi dan rencana ekspansi belum benar-benar dieksekusi," ungkap Josua.
Dari sisi dunia usaha, hambatan yang sering disebut masih berkutat pada perizinan, suku bunga, dan perpajakan, sehingga proyek jadi lambat matang dan kebutuhan kredit belum segera muncul.
Dari sisi perbankan, kehati-hatian juga dipengaruhi kebutuhan menjaga kualitas portofolio, terlebih di segmen yang arus kasnya lebih rapuh. Ditambah lagi penurunan bunga kebijakan belum cepat terasa di bunga kredit, sehingga sebagian pelaku usaha merasa biaya pinjaman masih belum cocok untuk meningkatkan kapasitas usaha atau ekspansi.
Solusinya, Josua menyarankan sektor riil untuk memperbaiki kelayakan pembiayaan agar bank melihat arus kas yang stabil dengan mempercepat kepastian dan kesiapan proyek. Selain itu, merapikan pembukuan dan laporan keuangan, memperkuat kontrak pesanan dan rantai pasok, serta disiplin mengelola piutang dan persediaan supaya kebutuhan kredit modal kerja benar-benar berbasis transaksi yang nyata.
Dari sisi kebijakan, pemangku kepentingan perlu meningkatkan penyederhanaan perizinan, kepastian aturan, dan percepatan belanja produktif pemerintah untuk membantu menstabilkan permintaan, sehingga pelaku usaha lebih berani menarik kredit.
Perbankan, pada saat yang sama, perlu menekan biaya dana dan mempercepat penurunan bunga kredit, lalu memperluas pembiayaan berbasis transaksi ,seperti pembiayaan rantai pasok dan pembiayaan piutang, memperkuat penilaian risiko berbasis data, serta memanfaatkan skema penjaminan atau berbagi risiko agar kredit produktif, termasuk untuk UMKM yang layak, bisa tumbuh tanpa mengorbankan kehati-hatian.
(lav)
