Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pihaknya bakal merevisi RT/RW dalam waktu enam bulan ke depan agar ketentuan LP2B dapat mencapai minimal 87%. Untuk itu, dia akan melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan para pemerintah daerah yakni gubernur dan bupati di Sentul, Kabupaten Bogor pada pekan depan. 

“Sehingga yang perlu harus merevisi RT/RW-nya ini ada 409 yang harus segera direvisi. Karena kalau dalam RT/RW tidak dicantumkan, maka semua alih fungsi lahan itu berpotensi untuk dilakukan, kenapa? karena biasanya pembangunan itu mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah,” jelas Nusron.

Dia juga menekankan revisi RT/RW di seluruh wilayah bersifat darurat karena menyangkut kepentingan jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Langkah ini, menurutnya, juga telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto demi mendukung target swasembada pangan di Indonesia. 

“Kami sudah mengambil langkah-langkah tersebut dan harus kami konsultasikan sama Pak Presiden, dan Alhamdulillah Bapak Presiden merestui,” imbuhnya. 

(ain)