Ia menjelaskan, nilai tersebut setara dengan hampir 30% dari total free float pasar saham Indonesia. Dalam kondisi tersebut, tekanan terhadap pasar dinilai akan sangat signifikan. “Dalam pandangan saya, indeks bisa turun hingga di bawah level 5.000,” ujarnya.
Harry menegaskan, akar persoalan yang menjadi sorotan MSCI bukan terletak pada kinerja emiten, melainkan pada kejelasan struktur kepemilikan saham. MSCI, menurutnya, menggunakan istilah shareholders opacity untuk menggambarkan kurangnya transparansi yang menjadi perhatian utama investor global.
Oleh karena itu, Harry menilai seluruh pemangku kepentingan mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Danantara, hingga perusahaan tercatat perlu bekerja secara kooperatif guna membangun struktur kepemilikan saham yang lebih jelas, transparan, dan mudah diakses.
Ia juga mengingatkan bahwa waktu yang tersedia relatif terbatas.
“Kita memiliki waktu sekitar empat bulan sebelum potensi eksodus dana terjadi, dan saya rasa tidak ada pihak di negara ini yang menginginkan hal tersebut terwujud,” ujar Harry, seraya mendorong pembentukan satuan tugas khusus oleh regulator terkait untuk menangani isu ini.
Tekanan Pasar Bersifat Sementara, Bukan Cerminan Fundamental
Sementara itu, Analis Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai tekanan yang terjadi di pasar saham lebih didorong oleh sentimen dan faktor kepercayaan investor, bukan oleh pelemahan fundamental emiten secara mikro dan ekonomi nasional secara makro.
Menurutnya, reaksi pasar saat ini mencerminkan kepanikan akibat tertahannya ekspektasi aliran dana pasif global yang selama ini menopang saham-saham berkapitalisasi besar.
“Temporer saja, hanya panik, karena harapannya akan ditambah bobot, tapi sementara tidak. Kalau ditanya berapa lama, balik lagi ke katalisnya apa. Kalau ada katalis segera positif, ya, cepat balik,” ujar Hendra.
Ia menegaskan, kebijakan MSCI tidak berkaitan langsung dengan kinerja emiten maupun kondisi ekonomi Indonesia. Fokus utama MSCI, kata Hendra, berada pada transparansi struktur kepemilikan saham dan keandalan data free float, yang dinilai masih menyisakan kekhawatiran terkait konsentrasi kepemilikan dan potensi transaksi terkoordinasi.
Sebagai bagian dari kebijakan interim freeze yang berlaku segera, MSCI menahan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, tidak menambahkan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes, serta meniadakan kenaikan segmen ukuran saham, termasuk perpindahan dari kategori Small Cap ke Standard. Kondisi tersebut membuat potensi aliran dana dari ETF dan reksa dana indeks global tertahan.
Meski demikian, Hendra menekankan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan tidak berarti MSCI langsung menurunkan bobot Indonesia.
“Intinya ini kan ga semata2 langsung dikurangi bobot nya, hanya tidak ditambah,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pengamat Pasar Modal, Reydi Octa yang menilai bahwa situasi saat ini tidak mencerminkan pelemahan fundamental pasar modal Indonesia.
“Putusan MSCI yang tidak menambah bobot saham Indonesia dan absennya rebalancing Februari menjadi sentimen negatif untuk psikologis bagi pasar. Ekspektasi masuknya dana pasif buy akhirnya tidak akan terjadi, sehingga memicu aksi jual, terutama di saham-saham big cap. Anjloknya IHSG hingga nyaris 7% di pembukaan lebih mencerminkan panic selling dan keringnya likuiditas, bukan semata pelemahan fundamental,” ujar Reydi kepada Bloomberg Technoz, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, Ke depan, Bursa perlu membenahi daya tarik pasar dengan mendorong peningkatan free float, kualitas dan transparansi emiten, serta pendalaman likuiditas agar IHSG tidak terlalu bergantung pada arus dana asing dan sentimen indeks global.
(dhf)
