Migrasi ke Pertalite
Akhmad juga mewaspadai terjadinya migrasi konsumsi bensin masyarakat ke produk bensin bersubsidi Pertalite ketika mandatori bensin campuran bioetanol diimplementasikan.
Alasannya, bensin dengan campuran bioetanol seperti E10 hingga E20 memiliki harga jual yang lebih tinggi dari produk bensin RON 95 maupun RON 98 nonsubsidi yang dijual di pasaran.
“Terkait dengan potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi seperti Pertalite, risiko tersebut memang ada apabila harga jual bensin bioetanol berada di atas BBM nonsubsidi lain atau selisihnya dirasa memberatkan masyarakat,” kata Akhmad.
Dia memandang masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap harga. Walhasil, jika mandatori bioetanol dilakukan tanpa pengaturan yang tepat, konsumsi BBM subsidi justru berpotensi meningkat dan menambah beban fiskal pemerintah.
“Untuk itu, langkah yang dapat diambil pemerintah antara lain memberikan insentif fiskal atau nonfiskal untuk produksi bioetanol, mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri agar biaya lebih rendah, serta mengatur skema harga dan transisi yang bertahap,” papar dia.
Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program mandatori bioetanol akan menggantikan produk Pertamax atau bensin RON 92 secara bertahap. Nantinya, mandatori tersebut akan diterapkan secara terbatas pada wilayah-wilayah tertentu.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan program mandatori bioetanol tidak akan langsung menggantikan peredaran bensin RON 92, sebab kapasitas produksi bensin dengan campuran etanol di Indonesia masih lebih rendah dari konsumsi nasional.
“Namun, itu pun di dalam roadmap kita pertimbangkan segmented. Jadi area-area tertentu. Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, gitu, Jawa Tengah dulu, gitu, DKI Jakarta dulu. Nah, ini yang kita masukkan di roadmap karena bergantung sama suplainya tadi,” kata Eniya ketika ditemui awak media di kantor Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).
Eniya menambahkan, saat ini ketika PT Pertamina (Persero) sudah mulai menjual BBM dengan campuran etanol 5%, yakni Pertamax Green 95, perseroan juga perlu membangun tangki penyimpanan baru untuk menjual BBM E5 tersebut.
Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Apsendo) mengungkapkan kapasitas produksi pabrik pengolahan tetes tebu (molase) menjadi bioetanol di Indonesia tercatat sebesar 303.000 kiloliter (kl).
Akan tetapi, pada 2024 hanya sebesar 172.000 kl yang diproduksi dan 99% di antaranya dimanfaatkan untuk kebutuhan kosmetika, farmasi, dan sektor pangan dalam negeri.
Ketua Umum Apsendo Izmirta Rachman menjelaskan, saat ini hanya terdapat 4—5 pabrik bioetanol yang aktif dari total 13 pabrik. Dia menjelaskan, rata-rata dari seluruh pabrik memiliki kapasitas produksi tertinggi hingga 100 kl per hari.
Meskipun begitu, pada 2024 hampir seluruh produksi bioetanol di pabrik dalam negeri dimanfaatkan untuk industri kosmetika, farmasi, dan pangan. Dia juga memastikan pabrik yang telah ada sudah mampu untuk memproduksi bioetanol untuk sektor energi.
“Itu semua 99% saya produksi untuk kepentingan domestik nonenergi,” kata Izmirta ketika dihubungi, Senin (27/10/2025).
Adapun, empat pabrik bioetanol tersebut terletak di Pulau Jawa dengan kapasitas produksi total mencapai sekitar 50.500 kl. Mereka a.l. PT Energi Agro Nusantara, PT Molindo Raya Industrial, PT Indo Acidatama Tbk. (SRSN), dan PT Madubaru.
Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, kebutuhan bioetanol untuk menjalankan program mandatori E10 itu sekitar 1,2 juta kl.
Sementara itu, saat ini sudah terdapat BBM dengan campuran etanol 5% yang dijual oleh Pertamina dengan nama dagang Pertamax Green 95. Pertamina melaporkan konsumsi Pertamax Green 95 hingga kini tercatat sekitar 100—110 kl setiap bulannya.
(azr/wdh)
