“Nah, ini kita akan selesaikan nanti di akhir 2027. Supaya apa? Kita tidak lagi terlalu banyak mengimpor produk. Tapi nanti yang kita impor adalah crude,” ujar dia.
Di sisi lain, Bahlil memastikan Indonesia sudah tidak mengimpor BBM jenis solar tipe CN 48 mulai awal tahun ini.
Setelah itu, lanjut dia, pada semester II-2026 Indonesia juga akan menyetop impor solar berkualitas tinggi atau CN 51.
Begitu juga dengan avtur, Indonesia sudah tidak mengimpor bahan bakar pesawat terbang tersebut tahun depan, seiring terdapat surplus solar hasil produksi Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
“Sekarang kami dengan Pertamina bekerja keras agar kelebihan solar yang 1,4 juta dikonversi menjadi bahan baku dalam membangun avtur. Agar 2027 betul-betul kita sudah tidak melakukan impor avtur,” ungkap dia.
Rencana itu seiring dengan upaya Kementerian ESDM untuk ikut menghentikan impor bensin jaringan SPBU swasta, termasuk Shell, Vivo dan BP-AKR di Tanah Air.
Bahlil menjelaskan setelah beroperasinya RDMP di Kilang Balikpapan, maka terdapat tambahan produksi bensin sekitar 5,8 juta kiloliter (kl).
Dengan begitu, Bahlil mengklaim produksi bensin Tanah Air akan mendekati level 20 juta kl dari sebelumnya sekitar 14 juta kl.
Apabila dibandingkan dengan konsumsi bensin dalam negeri yakni sekitar 40 juta kl, maka sisa impor bensin Indonesia masih terpaut sekitar 20 juta kl.
“Dengan penambahan 5,8 maka total produksi dalam negeri kita itu mencapai hampir 20 juta kl. Jadi sisa impor kita itu kurang lebih sekitar tinggal 18—19 juta kl,” tegas Bahlil.
Sekadar catatan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memprediksi penyaluran Jenis bahan bakar minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sepanjang 2025 mencapai sekitar 90% dari kuota sebesar 31,13 juta kiloliter (kl) pada akhir tahun ini.
Selanjutnya, penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar diprediksi mencapai 97%—98% dari total kuota yang ditetapkan sebesar 18,69 juta kl.
Anggota komite BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan penyaluran Pertalite dapat berada di bawah kuota sebab terdapat peralihan konsumsi BBM dari bersubsidi menjadi nonsubsidi seperti Pertamax.
“Jadi memang ada shifting ya dari Pertalite ke Pertamax yang cukup signifikan sehingga kuota daripada Pertalite itu tercapai sampai akhir tahun sekitar 90%,” kata Erika dalam konferensi pers, di kantor BPH Migas, Senin (15/12/2025).
(azr/naw)
