Langkah Beijing tersebut menjadi eskalasi terbaru dalam perselisihan terkait pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan, yang telah berlangsung sejak awal November. Sengketa ini mengingatkan pada konflik lebih dari satu dekade lalu ketika pengiriman logam tanah jarang dari China sempat tersendat. Kekhawatiran akan dampak terhadap industri-industri utama Jepang telah menekan saham produsen otomotif sekaligus mengangkat saham terkait logam tanah jarang, meskipun cara China akan menerapkan pengendalian tersebut masih belum jelas.
Langkah terbaru ini diperkirakan melampaui sekadar pasokan logam tanah jarang. Daftar pengendalian ekspor barang fungsi ganda China mencakup lebih dari 800 barang, mulai dari bahan kimia, elektronik, dan sensor, hingga peralatan serta teknologi yang digunakan di sektor pelayaran dan kedirgantaraan.
Ketegangan perdagangan ini terjadi di tengah kebuntuan diplomatik menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada awal November yang mengisyaratkan Tokyo dapat mengerahkan militernya jika China menggunakan kekuatan untuk merebut Taiwan. Beijing merespons dengan keras dan menuntut Takaichi mencabut pernyataannya. Namun, ia menolak dan menegaskan bahwa posisi Jepang terkait Taiwan tidak berubah.
Ambiguitas langkah China diduga disengaja. “Dengan memicu kekhawatiran di Jepang mengenai ketersediaan berkelanjutan input industri penting dari China, pengumuman ini memberikan tekanan langsung kepada Takaichi untuk menawarkan konsesi,” tulis analis Teneo James Brady dan Gabriel Wildau dalam catatan riset.
Sejak sengketa ini dimulai, China telah membatasi pariwisata ke Jepang, melayangkan protes di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta meningkatkan manuver militer, di antara berbagai langkah lainnya.
Dalam pengumuman pengendalian ekspor tersebut, juru bicara Kementerian Perdagangan China secara eksplisit mengaitkannya dengan perselisihan atas pernyataan Takaichi.
“Pemimpin Jepang baru-baru ini membuat pernyataan keliru terkait Taiwan, yang mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer di Selat Taiwan,” kata juru bicara kementerian dalam pernyataan pada Selasa. Pernyataan tersebut dinilai “berniat jahat dan memiliki konsekuensi yang sangat merugikan,” menurut juru bicara itu.
Surat kabar militer China kembali menegaskan bahwa langkah tersebut menunjukkan komitmen China terhadap keamanan kawasan.
“Langkah ini tidak hanya melindungi keamanan dan kepentingan nasional, tetapi juga membantu mengekang tren peningkatan kekuatan militer di kawasan Asia-Pasifik, serta memberikan kepastian dalam mendorong perdamaian dan stabilitas regional,” tulis People’s Liberation Army Daily dalam kolom komentarnya pada Selasa.
Sejauh ini, Amerika Serikat memberikan dukungan publik yang terbatas kepada sekutunya dalam menghadapi kebuntuan dengan China. Dalam panggilan telepon pada Rabu, Kanai berbicara dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Michael DeSombre, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang. Kedua pejabat tersebut “bertukar pandangan mengenai situasi kawasan saat ini dan menegaskan kembali koordinasi erat antara Jepang dan Amerika Serikat,” demikian pernyataan tersebut.
(bbn)
