ICW juga menemukan empat anggota legislatif aktif periode 2024–2029 yang menjadi bagian dari yayasan mitra MBG. Mereka antara lain Asep Rahmat (DPRD Ciamis/PAN), Raden Muhammad Nizar (DPRD Garut/PPP), Sulaeman Lessu Hamzah (DPR RI/NasDem), serta Raden Ayu Amrina Rosyada (DPRD Ogan Ilir/Hanura).
Selain itu, terdapat yayasan yang seluruh strukturnya diisi kader PDI Perjuangan, yakni Yayasan Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat. ICW juga mencatat keterlibatan mantan kepala daerah dan kontestan pilkada, seperti Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, serta Mohammad Zayat Kaimoeddin sebagai pendiri Yayasan Lazuardi Kendari.
Dalam kategori aparat penegak hukum, ICW menemukan dua yayasan yang diduga memiliki keterkaitan dengan institusi hukum, yaitu Yayasan Inklusi Pelita Bangsa dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Seira menyebut, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa diketahui menginisiasi program MBG di sejumlah sekolah sejak April 2025.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan seluruh pelaksanaan MBG telah melalui proses verifikasi resmi.
Temuan ICW juga mencakup dugaan afiliasi militer pada enam yayasan, dengan keterlibatan purnawirawan dan pejabat pertahanan, termasuk Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu, mantan Menteri Pertahanan periode 2014–2019. Ia tercatat sebagai ketua sekaligus pembina Yayasan Mualaf Indonesia Timur.
Seira menambahkan, seluruh informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui proses pengumpulan data dan analisis yang dilakukan sejak Oktober hingga akhir November 2025.
“Kami mengumpulkan data sekunder dari sumber terbuka serta data primer melalui wawancara untuk memetakan keterkaitan aktor dengan pelaksanaan program MBG,” ujarnya.
ICW juga menghimpun daftar 220 yayasan dari laman BGN dan pemberitaan media untuk ditelusuri lebih lanjut.
(dec/spt)
