Pembatasan pasokan logam tanah jarang telah lama digunakan sebagai salah satu cara potensial bagi Beijing untuk menekan Tokyo, terutama setelah China menggunakan dominasinya di industri tersebut tahun lalu untuk menentang tarif AS.
Namun, larangan terbaru ini jauh melampaui logam-logam tersebut. Daftar pembatasan ekspor barang dwiguna China mencakup lebih dari 800 jenis, mulai dari kimia, elektronik, dan sensor hingga peralatan dan teknologi yang digunakan dalam pelayaran dan dirgantara.
Pejabat Biro Keamanan Perdagangan dan Ekonomi Kemendag Jepang menolak berkomentar, beralasan biro tersebut sedang memantau situasinya. Belum jelas apakah pembatasan tersebut bersifat simbolis atau akan berdampak signifikan pada Jepang.
"Rumusan pembatasan tersebut cukup samar, sehingga secara teoritis berarti China bisa menyasar impor Jepang 'bahkan jika produk tersebut untuk penggunaan sipil'," kata Dylan Loh, associate professor di Nanyang Technological University. "Apakah mereka benar-benar melakukannya, itu pertanyaan terpisah."
Pembatasan ekspor ini menandai langkah terbaru China dalam upayanya menekan Jepang, setelah Takaichi menjadi pemimpin pertama negaranya yang menyatakan Tokyo bisa mengerahkan militernya jika Beijing mencoba merebut Taiwan yang berdaulat. Sejak itu, dia menolak untuk menarik ucapan tersebut, menegaskan bahwa kebijakan Jepang tetap tidak berubah.
Langkah China ini juga terjadi saat Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung berkunjung ke Beijing, di mana pemimpin China Xi Jinping pekan ini mendesaknya agar di sisi sejarah yang benar. Kedua sekutu AS, Jepang dan Korea Selatan, sebelumnya bersatu dengan Washington dalam memberikan keseimbangan terhadap kekuatan ekonomi dan militer China di kawasan tersebut.
Tanah Jarang
China membatasi ekspor logam tanah jarang melalui langkah global yang diluncurkan tahun lalu selama perang dagang Presiden AS Donald Trump. Logam dan magnet tanah jarang yang terbuat darinya banyak digunakan oleh militer dalam senjata seperti jet tempur, drone, dan rudal, serta penting untuk memproduksi barang seperti ponsel pintar dan kendaraan listrik.
Menurut Organisasi Keamanan Logam dan Energi Jepang, pada tahun 2024 Jepang bergantung pada China untuk sekitar 70% impor logam tanah jarang.
Pada 2010, selama sengketa teritorial sebelumnya, China menghentikan pengiriman material kritis tersebut ke negara tetangganya, menyebabkan kekacauan di seluruh industri manufaktur Jepang.
Pengumuman publik Beijing hari ini—dengan fokus yang lebih sempit pada pasokan militer—tampaknya tidak mencapai tingkat larangan menyeluruh seperti yang diberlakukan saat itu.
(bbn)
