Disebut-sebut, besar kemungkinan mobil tersebut adalah i2C atau Indigenous Indonesia Car, konsep mobil yang kini tengah dikembangkan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), perusahaan di bawah Yayasan Kementerian Pertahanan.
2. BYD Atto 1 Jadi Mobil Listrik Terlaris November 2025
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil di November 2025 mencapai 74.252 unit. BYD Atto 1 menjadi peraih model mobil terlaris di November 2025 ini. Menurut data, Build Your Dreams (BYD) mobil pabrikan China ini menjadi model mobil terlaris dengan mengemas penjualan sebanyak 9.481 unit. Penjualan ini merupakan gabungan dari catatan penjualan Atto 1 Dynamic sebanyak 4.878 unit dan Atto 1 Premium sebanyak 3.455 unit.
BYD sendiri memasarkan sejumlah model di Tanah Air, antara lain Atto 1, Atto 3, Sealion 7, M6, Seal, dan Dolphin. Selanjutnya, ada Wuling dengan penjualan tercatat 1.703 unit. Sejumlah model yang menopang penjualan Wuling diantaranya adalah Wuling Air EV, Binguo EV, dan Cloud EV, hingga Darion Ev yang baru saja diluncurkan.
Di posisi ketiga, terdapat Chery dengan penjualan mencapai 1.211 unit. Model mobil yang menjadi penglaris merek ini adalah Chery J6, Chery E5 EV, dan Tiggo 8 CHS. Kemudian, ada Jaecoo yang terjual 741 unit dengan menggeser Geely yang hanya meraih penjualan 488 unit saja.
3. Penjualan 2025 Turun Tajam, Pelaku Industri Minta Insentif Otomotif
Penjualan mobil di sepanjang tahun 2025 mengalami kontraksi dari periode sebelumnya. Pada penjualan Januari hingga November 2025, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan wholesale mencapai 710.084 unit, turun 9,6% dari tahun sebelumnya 785.917 unit.
Turunnya penjualan ini menjadi salah satu alasan Gaikindo melakukan revisi target penjualan di tahun 2025. Target penjualan direvisi menjadi 780.000 unit dari yang sebelumnya 900.000 unit. Revisi dilakukan lantaran terjadi penurunan penjualan sebesar 10% di tahun ini. Alasan penurunan penjualan karena daya beli masyarakat yang rendah hingga kebijakan pajak yang mempengaruhi harga mobil.
Karena menurunnya daya beli, pelaku industri meminta insentif otomotif pada pemerintah di tahun 2026. Namun hingga kini kejelasan insentif ini untuk tahun depan masih abu-abu alias belum ada kejelasan.
Informasi terbaru, Kementerian Perindustrian telah menyurati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai bentuk hingga skema insentif otomotif ini. Meski belum jelas, Kemenperin di beberapa kesempatan membenarkan tengah membahas mengenai insentif otomotif ini.
4. Motor Listrik Mulai Ditinggalkan Usai Tak Ada Insentif
Kondisi buruk turut dialami industri motor listrik. Pasalnya, motor listrik mulai ditinggalkan usai pemerintah tak memberikan kejelasan insentif Rp7 juta untuk setiap pembelian. Dasar hukum penerapan subsidi motor listrik ini telah berakhir pada Desember 2024.
Subsidi motor listrik dikeluarkan pemerintah melalui Permenperin Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. Beleid tersebut turut mencakup penetapan syarat pengajuan subsidi motor listrik. Pada 2024, kuota subsidi pembelian sebanyak 50.000 unit motor listrik yang telah habis dimanfaatkan sebelum akhir tahun.
Hingga akhir tahun 2025 ini, pemerintah tak kunjung memberi kejelasan terkait subsidi itu. Meski tanpa kejelasan insentif di tahun depan, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) memproyeksikan pertumbuhan penjualan yang lebih baik di tahun 2026 dibandingkan periode sebelumnya.
Di sisi lain, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyatakan kelanjutan subsidi motor listrik (molis) sebesar Rp7 juta/unit saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Infrastruktur – Perhubungan
Di sepanjang tahun 2025 ini juga banyak terjadi gaduh dalam infrastruktur dan perhubungan Tanah Air. Mulai dari mencuatnya Bandara IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) yang disinyalir menjadi bandara tak berizin, maskapai Garuda Indonesia yang selalu merugi hingga gaduh-gaduh kejelasan penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh.
Tak hanya itu, duka bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara hingga Sumatra Barat yang masih terasa dengan deretan infrastruktur publik yang rusak.
1. Gaduh IMIP, Hingga Tuduhan Bandara Negara dalam Negara
Kisruh mengenai perizinian Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut beroperasi tanpa adanya otorita negara di dalamnya mengemuka. Permasalahan bandara IMIP ini dimulai saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut adanya sebuah bandara di wilayah Indonesia yang tak memiliki perangkat negara sama sekali.
Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP dikelola secara swasta, tetapi beroperasi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU). Bandara ini memiliki kode ICAO WAMP dan IATA MWS dengan kelas bandara dikategorikan sebagai 'Non-Kelas', dengan status operasi 'Khusus' dan penggunaan 'Domestik'. Dikatakan, otoritas bandara IMIP berada di bawah Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
Usai polemik IMIP tersiar, belakangan Kemenhub menyebut telah mencabut izin layanan penerbangan langsung internasional untuk Bandara IMIP Morowali sejak 13 Oktober 2025.
Pencabutan ini membatalkan status internasional sebelumnya yang sempat tertulis dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025, sehingga menjadikan IMIP tidak lagi memiliki kewenangan untuk melayani penerbangan langsung ke atau dari luar negeri.
2. Nasib Proyek Giant Sea Wall atau Tembok Laut
Presiden Prabowo dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York memperkenalkan Tembok Laut yang akan dibangun sepanjang 480 KM untuk mengantisipasi permukaan laut di Pantai Utara Jawa yang meningkat lima sentimeter setiap tahunnya.
Giant Sea Wall ini membentang sepanjang wilayah pesisir Utara mulai dari Banten hingga Gresik Pulau Jawa dengan perkiraan sepanjang sekitar 500 kilometer (km). kata Prabowo, pembangunan tanggul laut itu mungkin membutuhkan waktu hingga 20 tahun. Namun, Indonesia tak memiliki pilihan lain sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Jika dibangun, pemerintah setidaknya membutuhkan anggaran hingga mencapai US$10 miliar atau setara dengan Rp1.298 triliun (berdasarkan asumsi kurs saat ini) untuk menuntaskan proyek tanggal laut raksasa ini. Pada perjalanannya, pemerintah membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Badan ini yang nantinya akan mengurus proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut. Prabowo melantik Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Otorita Pantura.
Pembangunan tahap awal akan dilakukan di wilayah Teluk Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan rencana pembangunan tanggul pantai di kawasan Jakarta yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
3. Duka Sumatra dan Sederet Infrastruktur yang Hancur Imbas Banjir dan Tanah Longsor
Duka menyelimuti Tanah Air usai banjir dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bencana yang terjadi di akkhir November 2025 ini menelan 1.137 korban jiwa dan 163 orang masih dinyatakan hilang.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat 1.666 titik kerusakan infrastruktur akibat bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pada data tersebut, Sumatra Barat menjadi provinsi dengan kerusakan terbanyak. Diketahui, Sumatrra Barat mencatat 914 titik kerusakan yang didominasi longsor sebanyak 203 titik, banjir 119 titik, dan jembatan tergerus 56 titik.
Saat ini, 32 jalan di Aceh telah fungsional, sedangkan enam dalam tahap perbaikan. Sementara, di Sumatra Utara, 10 jalan telah fungsional dan dua jalan dalam tahap perbaikan. Secara keseluruhan, 12 titik jalan putus di Sumatra Utara. Adapun di Sumatra Barat, 30 titik jalan yang terputus saat ini semuanya telah fungsional.
Di Sumatra Barat, 13 jembatan yang putus kini telah berfungsi kembali. Kemudian, pembangunan hunian sementara dan pasokan air bersih menjadi prioritas utama. Saat ini hunian sementara juga sudah mulai dibangun.
Namun, pemerintah mengaku mengalami hambatan lahan dalam percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana. Meski terdapat hambatan, saat ini pemerintah tetap terus berupaya melakukan percepatan dalam pembangunan huntap dan huntara ini.
4. Polemik Whoosh Hingga Presiden Turun Tangan
Di balik kecepatan Whoosh, proyek ini menyimpan beban finansial yang luar biasa besar. Nilai investasinya yang semula diperkirakan sekitar US$6 miliar kini membengkak hingga US$7,27 miliar atau lebih dari Rp115 triliun. Sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), dengan tenor panjang hingga 40 tahun, sedangkan sisanya 25% dari modal konsorsium pemegang saham.
Beban utang yang besar tersebut, membuat gaduh di kalangan pejabat negara. Pasalnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar utang Whoosh direstrukturisasi. Permintaan itu disampaikan Luhut lantaran saat proyek itu dibangun di Indonesia memang sudah dalam kondisi bermasalah.
Merespons harus menanggung beban utang yang besar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan turut menanggung beban biaya utang proyek yang diresmikan saat pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo.
Kata Purbaya, pembiayaan utang tersebut harus dilakukan oleh BPI Danantara, sebagai holding perusahaan pelat merah melalui perolehan dividen yang tiap tahun bisa mencapai sekitar Rp80 triliun. Mendengar kisruh di kalangan pejabat negara, Presiden Prabowo memberikan pernyataan bahwa ia akan mengambil alih beban utang Whoosh.
Prabowo juga menegaskan proyek kereta cepat Whoosh sudah diinstruksikan diperpanjang tak cuma sampai Surabaya, tapi hingga Banyuwangi. Diketahui, Whoosh telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi. Sehingga peningkatan volume penumpang yang terus terjadi, Whoosh menjadi salah satu transportasi pilihan untuk masyarakat beraktifitas di wilayah Jakarta-Bandung.
5. Dilema Garuda Indonesia yang Terus Rugi, Tapi Bahan Perundingan dengan AS
Rugi bersih emiten penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membengkak menjadi US$145,57 juta atau sekitar Rp2,36 triliun (kurs Rp16.233) sepanjang semester I-2025. Rugi bersih yang diderita GIAA sejalan dengan penurunan pendapatan usaha. Sepanjang paruh pertama 2025, GIAA mencatat total pendapatan sebesar US$1,54 miliar atau setara Rp23,13 triliun turun, 4,48% dibandingkan semester I-2024 yang sebesar US$1,62 miliar.
Legislatif pun menyoroti tajam kerugian GIAA ini, bahkan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam melontarkan kritik keras dan tajam dalam perbaikan manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA). Kritik ini muncul seiring dengan berbagai masalah yang menimpa Garuda, bahkan Mufti menyebut tak masalah jika maskapai itu dibubarkan.
Meski terus menanggung rugi, GIAA malah menjadi salah satu poin bahan perundingan tarif resiprokal dengan pemerintaha Amerika Serikat. Di mana, pemerintah Indonesia berencana memborong Boeing 777 sebagai salah satu bagian kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif.
Pihak GIAA sendiri menyebut sekarang ini sedang aktif berkomunikasi secara paralel dengan sejumlah pihak penyedia dana potensial meski belum menyebutkan siapa investor eksternal potensial tersebut. Proses pembelian 50 pesawat Boeing ini diketahui telah masuk dalam rencana restrukturisasi keuangan yang telah disahkan oleh Presiden RI pada 23 Juni 2025 dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 Juni 2025.
6. Prabowo Tambah 30 Rangkaian KRL
Prabowo mengeluarkan kocek hingga Rp5 triliun untuk menambah 30 rangkaian KRL Commuter Line Jabodetabek. Penambahan gerbong tersebut terutama diperuntukkan bagi KRL dan juga LRT di wilayah Jabodetabek yang dipakai oleh pekerja untuk melakukan perjalanan pulang-pergi ke Jakarta. Katanya, penambahan rangkaian KRL itu sebagai solusi mengatasi kepadatan penumpang dan meningkatkan kenyamanan, dengan target penyelesaian dalam satu tahun.
Selain penambahan armada, Prabowo juga melakukan perbaikan di Stasiun Tanah Abang untuk mendukung kapasitas lebih besar. Stasiun Tanah Abang di Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru setelah mengalami revitalisasi dengan tambahan gedung baru dan jalur peron baru. Stasiun Tanah Abang kini ini memiliki desain modern dan ruang lebih luas dibandingkan sebelumnya.
Rencana penambahan rangkaian KRL ini menjadi angin segar bagi industri kereta dalam negeri, khususnya PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Diketahui, produk INKA memiliki kualitas yang baik karena perusahaan pelat merah tersebut sudah bisa mengekspor kereta ke luar negeri.
(ell)
