Selain itu, Kejagung juga menangani kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Perkara tersebut berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan laptop dan perangkat pendukung lainnya pada periode 2019 hingga 2022, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1,98 triliun.
Kasus besar lainnya terjadi di sektor perbankan, yakni dugaan korupsi dalam pemberian kredit oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan sejumlah bank daerah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
Bank daerah yang terlibat antara lain Bank Jateng, Bank Jabar Banten, dan Bank DKI. Nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp1,35 triliun.
Kejaksaan juga mengungkap perkara dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Kementerian Perdagangan pada periode 2015 hingga 2023. Dalam kasus tersebut, nilai kerugian negara diperkirakan sebesar Rp578,1 miliar.
Anang menegaskan, penanganan perkara-perkara besar tersebut menjadi prioritas Kejaksaan karena berdampak langsung terhadap perekonomian nasional dan keuangan negara.
Seluruh proses hukum, kata dia, dilakukan secara profesional dan transparan.
Ia menambahkan, Kejagung akan terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya terhadap perkara-perkara dengan kerugian negara besar, guna memberikan efek jera serta memulihkan keuangan negara secara maksimal.
(dec/naw)
