Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) melalui Ketua Bidang Investasi dan Pariwisata PP KAMMI, Ogy Sugianto, menyatakan bahwa kecelakaan kapal wisata di Labuan Bajo merupakan akumulasi dari kebijakan pembangunan pariwisata yang dinilai lebih mengejar citra dan angka kunjungan dibandingkan aspek keselamatan manusia.

“Ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan kegagalan kebijakan. Kementerian Pariwisata dinilai lalai dalam memastikan standar keselamatan wisata bahari berjalan optimal di lapangan,” ujar Ogy dalam keterangannya, Senin (29/12).

Ia menegaskan, PP KAMMI menuntut adanya pertanggungjawaban serius dari pejabat Kementerian Pariwisata yang bertanggung jawab atas pengawasan destinasi super prioritas. Menurutnya, pembiaran terhadap praktik berisiko di sektor wisata bahari tidak dapat ditoleransi ketika telah menelan korban jiwa.

PP KAMMI juga menilai promosi pariwisata tanpa kesiapan sistem keselamatan yang memadai merupakan bentuk kelalaian struktural. Negara, melalui kementerian terkait, tidak boleh semata-mata melempar tanggung jawab kepada operator di lapangan, mengingat regulasi, pembinaan, dan pengawasan berada dalam kendali pemerintah

“Tidak adil jika yang disalahkan hanya pelaku usaha kecil, sementara pejabat yang gagal menyusun dan mengawasi kebijakan tetap aman di jabatannya. Dalam negara yang bertanggung jawab, kegagalan yang merenggut nyawa harus diikuti dengan pertanggungjawaban jabatan,” lanjut Ogy.