Nantinya, kata dia, volume distribusi SPHP untuk sejumlah daerah produksi pangan akan dikurangi agar stok tidak melimpah dan harga beras tidak anjlok.
“Supaya tidak tumpah banyak berasnya, supaya harganya tidak anjlok. Nanti kesian para petani,” tuturnya.
Rizal juga menuturkan target penyaluran beras SPHP tahun depan diproyeksikan sama dengan tahun ini yakni sekitar 1,5 juta ton. Sementara untuk sisa stok beras SPHP tahun ini akan menyesuaikan dengan 2026.
“Ya nanti disesuaikan, disesuaikan, ini lagi repacking, proses ulang lagi supaya bisa layak untuk buat [2026],” imbuhnya.
Adapun Bulog menargetkan penyaluran SPHP mencapai 60% hingga 31 Desember 2025. Dia meyakini dalam sepekan distribusi beras subsidi tersebut dapat meningkat 8% dari realisasi 52% per 23 Desember 2025.
“Kalau estimasi saya bisa sampai sekitar 60% insya Allah. Ini kan masih ada sekitar 6 hari lagi,” ucap Rizal.
Adapun beras SPHP disalurkan melalui tujuh jenis outlet resmi yaitu pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah melalui outlet pangan binaan dan GPM (Gerakan Pangan Murah), BUMN melalui outlet BUMN, instansi pemerintah (TNI dan Polri) melalui koperasi atau GPM, RPK (Rumah Pangan Kita) Perum Bulog, dan ritel modern.
Berdasarkan catatan Bulog, instansi pemerintah/GPM merupakan saluran tertinggi beras SPHP sebanyak 292 ribu ton kemudian diikuti pengecer sebanyak 162 ribu ton.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan penyaluran hingga kuota SPHP tahun depan akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas oleh Bapanas, Bulog, hingga Kementerian Pertanian.
“Saya kira itu ditetapkan di Rakortas. Jadi saya belum bisa menjawab. Nanti begitu nanti, semua kegiatan pengeluaran beras itu harus melalui rakortas. Sementara rakortasnya belum ada, jadi kita tunggu rakortasnya,” tuturnya.
(ell)
