Kesiapan juga diperluas pada KPPN yang berada di wilayah terdampak bencana. Pemerintah memastikan dukungan infrastruktur tetap tersedia agar layanan pencairan anggaran tidak terganggu.
Untuk menjaga kelancaran operasional, Ditjen Perbendaharaan telah menyiapkan berbagai sarana pendukung, mulai dari infrastruktur telekomunikasi hingga sumber daya cadangan.
"Kita siapkan Starlink, dan juga untuk staffnya juga kita siapkan, termasuk penyediaan gensetnya. Jadi harapannya, ini tidak ada masalah, dan kita siap untuk menghadapi akhir tahun," pungkasnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah membukukan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp560,3 triliun sampai November 2025. Angka ini tercatat 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibanding defisit APBN pada November 2024 yang hanya Rp402 triliun atau 1,82% terhadap PDB.
"Realisasi tersebut tercatat masih 84,6% dari outlook 2025 yang sebesar Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB," papar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Defisit APBN terjadi karena total realisasi penerimaan negara lebih rendah dibanding realisasi belanja negara.
Menyitir data Kemenkeu, realisasi penerimaan negara tercatat Rp2.351 triliun atau 82,1% dari target yang sebesar Rp2.865,5 triliun. Angka realisasi penerimaan negara juga lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni Rp2.492,5 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari target yang sebesar Rp3.527,5 triliun. Angka realisasi belanja negara juga lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni Rp2.894,5 triliun.
Dengan demikian, pembiayaan anggaran tercatat Rp573,5 triliun atau 86,6% dari target yang sebesar Rp662 triliun. Angka ini juga lebih besar dibanding realisasi utang pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp428,8 triliun.
(lav)
