Hanif menjelaskan lima perusahaan tersebut mengabaikan sejumlah keselamatan ekologi dalam penambang, antara lain; ketiadaan sistem drainase pada areal tapak perusahaan, pembukaan lahan tanpa dokumen persetujuan lingkungan, aktivitas tambang yang berjarak kurang dari 500 meter dari pemukiman warga tanpa adanya pengelolaan dampak.
Lalu, terdapat kelalaian dalam mengelola erosi dan air larian (run-off) yang terbukti mempercepat pendangkalan sungai. Hal ini menjadi penyebab utama meluapnya air saat curah hujan tinggi.
“Kami akan mengejar setiap pelanggaran hingga ke akarnya demi memastikan hak rakyat atas lingkungan yang sehat dan aman tetap terjaga,” kata Hanif.
Dia mengklaim akan terus memperketat pengawasan di kawasan hulu untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Dia menyebut, korporasi tidak boleh menjadikan lingkungan sebagai objek yang dikorbankan demi mengejar keuntungan semata.
Sebelumnya, Hanif meninjau langsung kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga melalui inspeksi udara dan darat untuk memverifikasi penyebab bencana serta menilai potensi kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor.
Dalam kunjungan tersebut, Hanif mendatangi beberapa perusahaan; termasuk Agincourt, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), serta PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) sebagai pengembang pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan itu dan mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di wilayah hulu DAS yang berfungsi penting bagi masyarakat.
“DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” kata Hanif dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa hasil pemantauan udara menunjukkan aktivitas pembukaan lahan dalam skala luas yang turut meningkatkan tekanan pada DAS.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, serta kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu serta erosi besar. Pengawasan akan diperluas ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatra Utara,” ujar Rizal.
(azr/naw)
