"Ada yang jatuh tempo 2025, 2026, 2027, dan 2028. untuk yang jatuh tempo ini kita kerja sama dengan BI untuk debt switching," tutur dia.
"Tidak hanya dengan BI, kita juga aktif melalui DJPPR [Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan & Risiko] dengan lembaga multilateral. Jadi ini bukan hanya khusus dengan Bank Indonesia."
Selain itu, kata dia, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun yang diklaim juga telah mendapat restu dari DPR. Penggunaan SAL ini bertujuan untuk mengurangi target penerbitan SBN di pasar, sehingga suplai obligasi negara tetap terjaga.
Dari sisi manajemen kas, Kementerian Keuangan, kata dia, juga menerapkan langkah prefunding dan menempatkan dana likuiditas sekitar Rp200 triliun di perbankan umum sebagai penyangga (buffer) kas negara.
"Pemenuhan pembiayaan ini terkendali melalui berbagai macam langkah antisipatif pre-funding, ketersediaan cash memadai, serta active cash and debt management. Termasuk penempatan dana 200 triliun di perbankan umum," kata dia.
(ain)
