Pada waktu yang sama, berdasarkan pantauan, Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie juga turut bertemu Purbaya di kantornya.
"Nanti gantian-gantian. Jadi kita sama Kadin bersama-sama mencoba mapping. Kemarin kita juga bawa otomotif," kata dia. " Jadi nanti kita terus bergerak di sektor-sektor yang lain."
Purbaya sebelumnya memang pernah menyatakan akan membuka ruang pengaduan khusus bagi kalangan pengusaha yang kerap mengalami hambatan dalam proses bisnis dan investasi mulai Desember tahun ini.
Layanan pengaduan tersebut menjadi salah satu bagian dari langkah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Oktober lalu.
Layanan pengaduan tersebut menjadi salah satu bagian dari langkah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Oktober lalu.
Pengaduan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti lewat sejumlah pertimbangan prioritas dan permalasahan yang dihadapi pengusaha, berdasarkan yang ditetapkan oleh Satgas.
Dengan kata lain, pemerintah tidak serta-merta menerima seluruh keluhan pengusaha, dengan penyeleksian yang cukup ketat dan berpotensi dapat diselesaikan untuk kelancaran investasi.
"Nanti kita akan panggil yang ngadu siapa, yang diadukan siapa, atau ada pemerintahnya. Kalau di pemerintahan kan Kementerian yang mana yang menghambat program, kita bereskan nanti," kata dia, akhir November lalu.
"Atau kalau bisnis, itu juga sering, kan? Satu berantem dengan bisnis yang lain. Kita ada mekanisme. Kita damaikan, kita beresin di ditu. Yang penting investasinya harus berjalan dengan baik."
Adapun, satgas tersebut terdiri dari 3 kelompok kerja (Pokja); pertama menyangkut percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran yang menyangkut program strategis pemerintah.
Kedua, Pokja yang khusus menangani percepatan implementasi program prioritas termasuk penyelesaian hambatan atau debottlenecking. Ketiga, Pokja berkaitan dengan upaya percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan dan penegakkan hukum.
Satgas terdiri dari sejumlah elemen Kementerian/Lembaga, yang dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
(ibn/roy)
