Kementerian Pertahanan Kamboja dalam pernyataan terpisah menyebut mereka tidak membalas serangan udara Thailand tersebut.
Eskalasi terbaru ini mengancam kesepakatan damai yang ditengahi Amerika Serikat dan Malaysia, serta berpotensi mengganggu negosiasi perdagangan AS–Thailand—yang dapat melemahkan agenda ekonomi Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menjelang pemilu.
Menurut Winthai, alasan utama respons agresif Thailand adalah informasi intelijen yang menunjukkan bahwa militer Kamboja telah menambah pasukan dan senjata jarak jauh yang dapat mengancam bandara komersial Thailand dan wilayah di dekat rumah sakit. Thailand juga menuduh Kamboja menargetkan area non-militer di sekitar perbatasan.
Kementerian Pertahanan Kamboja membantah tuduhan tersebut dan menyebut tindakan militer Thailand dalam beberapa hari terakhir sebagai “provokatif.” Mereka mengonfirmasi bahwa pasukan mereka di beberapa titik di Provinsi Preah Vihear menjadi sasaran serangan Senin. Menteri Informasi Kamboja juga menuding Thailand menyebarkan “informasi palsu dan direkayasa secara luas.”
Angkatan Udara Kerajaan Thailand menegaskan seluruh misi—yang menjadi serangan udara pertama sejak Juli—dijalankan sesuai protokol keamanan dan hukum internasional “dengan prioritas tertinggi untuk mencegah jatuhnya korban sipil.”
Anutin menggelar rapat dengan lembaga keamanan untuk mengevaluasi perkembangan terbaru di perbatasan, menurut kantornya.
Ketegangan panjang di perbatasan kedua negara kembali pecah pada Juli lalu, memicu bentrok militer di berbagai titik sepanjang perbatasan sepanjang sekitar 800 kilometer. Pertempuran itu menjadi yang paling mematikan dalam sejarah terbaru, menewaskan hampir 50 orang dan memaksa lebih dari 300.000 warga mengungsi.
Gencatan senjata kemudian dicapai dalam pembicaraan di Malaysia dan sebuah perjanjian damai ditandatangani pada Oktober dalam upacara yang dipimpin Trump. Kesepakatan tersebut mencakup pengiriman pengamat dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menjaga perdamaian.
Sekretariat ASEAN belum merespons permintaan komentar yang dikirim melalui email. Gedung Putih juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang dikirim di luar jam kerja di Washington.
Bulan lalu, Anutin menangguhkan perjanjian damai setelah terjadi penembakan mematikan, dengan mengatakan bahwa kepentingan nasional dan keselamatan rakyat Thailand menjadi prioritas utama dibanding kelanjutan pembicaraan perdagangan dengan AS terkait perjanjian tersebut. “Pemerintah siap mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk melindungi keamanan, integritas wilayah, dan keselamatan rakyat kami,” ujar Anutin melalui siaran televisi bersama para pemimpin angkatan bersenjata, Senin.
(bbn)
