Kemudian, Suharyanto menyarankan agar hunian sementara (huntara) bagi pengungsi dibangun oleh Satuan Tugas (Satgas) TNI/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sementara untuk pembangunan hunian tetap (huntap), pihaknya mengusulkan supaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI yang membangunnya.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB,” ujar Suharyanto.
Lalu, Presiden mempertanyakan apakah anggaran senilai Rp60 juta cukup atau tidak untuk membangun huntap. Suharyanto pun menjawab bahwa selama ini sudah mencukupi.
"Ini hunian tetap anggaran 60 juta [rupiah] cukup?" tanya Prabowo.
"Selama ini cukup, tapi kalau Bapak Presiden ingin [menambahkan], kami lebih senang, Bapak Presiden," jawab Suharyanto.
Namun Suharyanto menilai anggaran Rp60 juta itu sudah mepet dan sangat minim. Dia juga mengatakan penerima bantuan tersebut dapat menambah dengan uang pribadinya untuk melakukan renovasi.
"Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa, Pak Presiden. Jadi 60 juta [rupiah], bantuan dari pemerintah, tapi tidak dalam bentuk uang Bapak Presiden, dalam bentuk rumah, karena khawatir kalau bentuk uang nanti jadi yang lain," tutur Suharyanto.
Prabowo pun setuju, tetapi pemerintah perlu menghitung kenaikan harga hingga inflasi dari total anggaran tersebut. "Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi dan sebagainya," ucap dia.
Sementara itu, Suharyanto menjelaskan bahwa untuk hunian sementara (huntara) bakal dibangun dengan tipe 36 seluas 8x5 meter, serta harganya sekitar Rp30 juta per unit. Huntara ini bisa dibangun dalam kurun waktu 6 bulan.
"Luasnya tipe 36 Bapak Presiden, 8x5 Bapak Presiden. Jadi, daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Bapak Presiden. Harga sekitar 30 juta [rupiah] Bapak Presiden, 1 hunian huntara," kata Suharyanto dalam rapat yang sama.
Dia pun menyebut huntara ini dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan WC. Pihaknya pun mengusulkan agar huntara hanya digunakan tidak lebih dari 1 tahun atau maksimal setahun, sebelum penghuninya bakal dipindahkan ke huntap, tetapi bisa lebih lama jika terdapat hambatan dalam penyediaan lahan untuk huntap.
Suharyanto pun menyebut pihaknya memiliki opsi huntara lain yakni berbentuk barak. Hal ini dapat dijadikan pilihan bagi para warga terdampak jika ketersediaan lahan itu terbatas atau tak mencukupi.
"Tapi kalo memang enggak ada [lahan], daripada mereka lama tinggal di tenda, ini kami gunakan ini model barak untuk menampung para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda tersebut Bapak Presiden," tutur Suharyanto.
(ell)
