Perdana Menteri Narendra Modi membutuhkan investasi swasta untuk membangun kapasitas tenaga nuklir sebesar 100 gigawatt pada 2047, yang juga menjadi targetnya untuk menjadikan India sebagai negara maju.
Namun, sejumlah proyek yang dikembangkan bersama perusahaan seperti Electricite de France dan Westinghouse Electric Co. telah mandek selama bertahun-tahun karena berbagai faktor, termasuk penetapan harga serta undang-undang unik India yang membuka peluang tuntutan hukum terhadap pemasok jika terjadi kecelakaan.
Dalam praktik global, operator biasanya yang bertanggung jawab, bukan pemasok. Singh menolak memberikan rincian mengenai RUU yang diusulkan tersebut.
Modi sebelumnya pada bulan ini mengatakan bahwa New Delhi berencana mengamendemen undang-undang energi atom yang telah berusia puluhan tahun untuk mengizinkan perusahaan swasta berperan dalam pembangkitan nuklir.
Saat ini, peran mereka terbatas pada penyediaan peralatan. Pemerintah juga menyatakan akan mengubah undang-undang terkait tanggung jawab tersebut.
“Semua ketentuan itu sedang ditinjau ulang sebelum kami membawanya ke parlemen dan menerbitkan dokumen yang jauh lebih memfasilitasi dan lebih mudah diterapkan,” ujar Singh.
Dorongan India terhadap energi nuklir mencerminkan tren global. Dengan ekspansi cepat sistem kecerdasan buatan dan pusat data yang mendorong permintaan listrik bersih, makin banyak negara yang mulai meninggalkan kekhawatiran keselamatan dan beralih pada energi nuklir.
Sementara Jepang terus mengaktifkan kembali reaktor, China, Korea Selatan, dan Bangladesh termasuk negara yang tengah membangun fasilitas nuklir baru.
Uji coba nuklir pertama India pada 1974 memicu pembekuan pasokan nuklir global. Kesepakatan tahun 2008 dengan AS membantu negara itu keluar dari isolasi dan kembali memperoleh akses ke pasar teknologi dan bahan bakar atom internasional.
Namun, kekhawatiran atas undang-undang tanggung jawab India yang muncul setelah perjanjian dengan AS telah menghambat proyek-proyek Westinghouse dan EDF. General Electric Co. bahkan membatalkan rencana memasok reaktor ke India.
Saat ini, fasilitas Kudankulam di ujung selatan India, yang mengoperasikan reaktor rancangan Rusia berkapasitas 1 gigawatt, menjadi satu-satunya yang menggunakan teknologi asing.
Lokasi tersebut telah memiliki dua reaktor yang beroperasi dan empat lainnya sedang dibangun.
Amandemen legislatif yang diusulkan tampaknya akan membuka jalan bagi proyek kedua yang menggunakan reaktor Rusia. Kedua negara sepakat mempercepat penetapan lokasi saat kunjungan Presiden Vladimir Putin ke New Delhi pekan lalu.
Singh mengatakan bahwa pembahasan terkait rincian kolaborasi dengan Rusia masih berlangsung.
(bbn)
