Nantinya, analisis itu akan menentukan apakah aktivitas kedelapan perusahaan tersebut berpotensi mencemari lingkungan atau tidak. Namun, jika ditemukan adanya pelanggaran, pihaknya akan menindaklanjuti melalui penegakan hukum lingkungan (Gakkum).
“Pasti akan ada tindak lanjut dari Gakkum. Kalau misalnya memang ada pelanggaran-pelanggaran, pastinya Gakkum akan menindak,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, keputusan akan bergantung pada tingkat pelanggaran yang ditemukan dan akan dibahas bersama Gakkum.
Temuan Walhi
Dalam perkembangan lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menuding aktivitas tambang emas martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) memperparah banjir di Sumut lantaran telah mengurangi tutupan hutan dan lahan sekitar 300 hektare (ha).
Selain itu, fasilitas pengolahan limbah tambang atau tailing management facility juga berada dekat sungai Aek Pahu yang mengaliri Desa Sumuran.
Organisasi lingkungan tersebut juga mencatat keluhan warga ihwal kualitas air yang menurun ketika musim hujan, usai beroperasinya Pit Ramba Joring pada 2017.
“Warga menyampaikan bahwa sejak beroperasinya PIT Ramba Joring, air sungai sering kali keruh saat musim hujan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba, dalam keterangan tertulis, yang diterima Selasa (2/12/2025).
Walhi menyatakan banjir bandang di Sumut paling parah melanda wilayah yang berada di ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru– salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumut.
Berdasarkan data citra satelit pada 2025, Walhi mencatat pembukaan hutan di areal harangan Tapanuli yakni di Batang Toru, Tapanuli Selatan sangat masif terjadi. Lokasi tersebut padahal memiliki nilai konservasi tinggi dan menjadi benteng alam jika hujan terjadi.
“Tak jauh dari lokasi penambangan emas, muncul pada 2025 lahan gundul yang luas di daerah Tapanuli Tengah,” tulis kata Rianda.
Secara administratif, kata dia, ekosistem Batang Toru 66,7% terletak di Tapanuli Utara, 22,6% di Tapanuli Selatan, dan 10,7% di Tapanuli Tengah.
“Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan ini menjadi sumber air utama, mencegah banjir dan erosi, serta menjadi pusat Daerah Aliran Sungai [DAS] menuju wilayah hilir,” tegas dia.
Walhi menyatakan PTAR berencana membuka 583 ha lahan baru untuk fasilitas tailing, termasuk akan menebang sekitar 185.554 pohon.
“Investigasi Walhi menemukan bahwa sekitar 120 hektare sudah dibuka. Dokumen dampak lingkungan [Amdal] perusahaan itu sendiri mencantumkan risiko; perubahan pola aliran sungai, peningkatan limpasan, penurunan kualitas air, hilangnya vegetasi, rusaknya habitat satwa,” tegas Rianda.
(ell)
