Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah pusat memastikan respons cepat dalam penanganan darurat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa rangkaian langkah tanggap darurat terus dipercepat sembari pemerintah mulai menyusun skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Pratikno dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, pada Minggu (30/11). Ia menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat respons cepat di lapangan agar penyelamatan korban dan pemulihan akses dapat berjalan optimal, namun persiapan jangka panjang juga harus mulai dikerjakan.

“Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat bersamaan, kita juga mulai merancang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, penyiapan hunian sementara, serta penyiapan hunian tetap,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Pemerintah Targetkan Peralihan Cepat ke Tahap Pemulihan

Pratikno menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan proses tanggap darurat berjalan seefektif mungkin agar segera dapat beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, percepatan tahap pemulihan sangat penting untuk memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas serta memiliki hunian layak pascabencana.

Ia mengatakan pemerintah tengah menghitung kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap sebagai bagian dari perencanaan rekonstruksi. Seluruh langkah tersebut bertujuan memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak secara signifikan akibat bencana hidrometeorologi tersebut.

“Tanggap darurat bisa segera selesai, kemudian masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu yang juga secepat-cepatnya. Agar masyarakat segera pulih dan beraktivitas seperti biasa. Agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan,” tambahnya.

Selain itu, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar distribusi logistik, evakuasi korban, dan pembukaan akses infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat. Pemerintah juga mengarahkan penguatan sistem komando lapangan agar seluruh instansi bergerak selaras.

Kendala Lapangan Menjadi Fokus Evaluasi Pemerintah

Pratikno mengakui terdapat sejumlah hambatan teknis yang memperlambat proses penanganan bencana, terutama terkait pengerahan alat berat untuk membuka akses jalan dan mengevakuasi material longsoran. Kondisi geografis, curah hujan tinggi, dan keterbatasan armada menjadi tantangan utama.

“Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tetapi akan terus-menerus kita upayakan,” tegasnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menambah unit alat berat di beberapa titik kritis dan mempercepat distribusi bahan bakar serta logistik pendukung. Pihak terkait juga memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan setiap kebutuhan yang sifatnya mendesak bisa segera ditangani.

Selain alat berat, kendala komunikasi di lokasi terdampak juga menjadi perhatian. Pemerintah bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memulihkan akses jaringan secara bertahap, terutama di titik-titik yang digunakan sebagai posko bantuan.

Dalam kesempatan yang sama, Pratikno memberikan apresiasi kepada seluruh aparat, relawan, dan elemen masyarakat yang telah bekerja tanpa henti di daerah terdampak. Menurutnya, kerja kolektif antara TNI, Polri, Basarnas, BNPB, pemerintah daerah, dan para relawan menjadi ujung tombak dalam menyelamatkan korban.

“Terima kasih kepada Pak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) yang hadir bersama kita. Jajarannya bersama TNI juga luar biasa, bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa solidaritas seluruh pihak menjadi faktor penting yang membantu mempercepat penanganan di lokasi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan hingga tahap pemulihan jangka panjang selesai dilaksanakan.

Seiring dengan proses tanggap darurat yang masih berjalan, pemerintah mulai menyusun peta jalan rekonstruksi yang tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi fisik, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa mendatang. Upaya ini mencakup pembangunan hunian tetap yang lebih aman, penguatan tata ruang kawasan rawan bencana, serta perbaikan sistem mitigasi di tingkat daerah.

Pemerintah menilai bahwa bencana yang terjadi akhir-akhir ini menjadi peringatan penting bahwa adaptasi dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, setiap langkah rekonstruksi dirancang agar lebih berorientasi pada ketangguhan dan keberlanjutan.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berlangsung cepat, terarah, dan mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat terdampak. Meskipun tantangan di lapangan masih besar, komitmen lintas lembaga diharapkan dapat mempercepat seluruh rangkaian penanganan bencana hingga masyarakat benar-benar pulih.