Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menentukan calon investor dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil. Langkah ini dilakukan guna mempercepat pemerataan akses layanan gizi bagi masyarakat yang tinggal di daerah sulit dijangkau.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pembangunan SPPG terpencil menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan layanan gizi dapat hadir hingga pelosok. Ia menyebut terdapat sekitar 8.000 lokasi yang telah terdata dan dipetakan bersama Satuan Tugas Pemerintah Daerah (Satgas Pemda) di seluruh Indonesia.

“SPPG di daerah terpencil ini dibangun di lokasi yang jaraknya lebih dari 30 menit dari daerah terdekat, bisa di pegunungan, pulau kecil, daerah yang dipisahkan sungai, laut, atau pedalaman. Pemerintah daerah berperan besar menentukan titik lokasi sekaligus calon investor,” ujar Dadan dalam rapat dengan bersama komisi IX, dikutip dari YouTube DPR RI, Rabu (12/11).

Ia menjelaskan, pembangunan SPPG di daerah terpencil memiliki pola berbeda dari daerah aglomerasi. Setiap bangunan berukuran sekitar 10x15 meter dengan kapasitas di bawah 1.000 penerima manfaat. Setelah selesai dibangun, fasilitas tersebut akan langsung disewa oleh pemerintah selama empat tahun untuk memastikan operasionalnya berkelanjutan.

“Kalau di daerah aglomerasi pengelolaannya harian, di daerah terpencil ini kami langsung sewa empat tahun di muka. Skema ini kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk menilai kelayakan sewa di tiap wilayah,” jelasnya.