Dadan mencontohkan, apabila satu unit SPPG dibangun dengan biaya Rp1,5 miliar, maka nilai sewanya selama empat tahun bisa mencapai Rp2 miliar, tergantung hasil penilaian dari tim Kemenkeu. “Dengan skema seperti ini, kita ingin mendorong investasi lokal sekaligus memastikan bangunan segera bisa dimanfaatkan,” tuturnya.

Adapun sebaran SPPG terpencil meliputi hampir seluruh provinsi di Indonesia. Di Sumatera terdapat 1.945 titik, di Jawa 235 titik, di Kalimantan 1.783 titik, di Sulawesi 969 titik, di Bali dan Nusa Tenggara 1.265 titik, serta di Papua 2.043 titik. Dari total 8.246 lokasi, sebanyak 8.218 sudah terverifikasi dan memiliki calon investor, sementara 68 titik masih menunggu verifikasi.

Dadan menargetkan sebagian besar SPPG di daerah terpencil dapat rampung pada Desember 2025, dan sisanya selesai pada Januari 2026. “Kami harap sekitar 8.286 SPPG ini bisa melayani 2,5 sampai 3 juta penerima manfaat. Pengelolaannya nanti akan melibatkan pemuda dan masyarakat setempat agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” pungkasnya.

(dec/spt)